Capaian Rendah, Pajak Reklame, Restoran dan Parkir di Brebes Disorot

DISWAY JATENG - Masih rendahnya realisasi capaian pajak reklame, restoran dan parkir di Kabupaten Brebes menjadi bahan evaluasi. Bahkan, Badan Pendapatan Daerah kota bawang menyatakan terus menggenjot potensi tiga pajak tersebut.

 

Caranya, dengan menggencarkan penungguan hingga penertiban secara berkala. Termasuk, memasang stiker belum bayar pajak pada semua reklame pengemplang pajak. Selain itu, memperketat pengawasan kantong parkir dengan rencana implementasi e-parkir.

 

Kepala Bapenda Brebes Subandi mengungkapkan, hingga akhir Oktober 2023 realisasi capaian tiga pajak daerah masih kurang dari 80 persen target. Yakni, pajak restoran dengan target Rp 7 Miliar realisasinya 4,98 Miliar atau 71,17 persen kekurangannya Rp 2,01 Miliar.

 

Target pajak reklame, Rp 4,2 Miliar capaiannya Rp 3,07 Miliar atau 73,11 persen masih kurang Rp 1,12 Miliar. Pajak parkir, targetnya Rp 600 juta tercapai Rp 419 juta atau 69,87 persen kekurangan Rp 180 juta dari target.

 

BACA JUGA:Fasilitasi Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Gandeng Bank Brebes

 

"Sambil mengoptimalkan pengawasan lapangan, upaya koordinasi dengan semua wajib pajak terus dilakukan. Targetnya, memberikan peringatan tegas jika masih nekat belum membayar pajak," terangnya, Senin (30/10).

 

Dengan sisa waktu dua bulan, lanjut Subandi, pihaknya mengaku optimistis realisasi semua pajak daerah minimal 80 persen. Sebab, masih banyaknya kendala teknis penagihan dan penarikan pajak menjadi faktornya.

 

Sehingga, butu formulasi khusus dengan melibatkan stakeholder dan instansi terkait dalam melakukan penertiban. Seperti, Satpol PP dan DPMPTSP dalam melakukan penertiban lapangan. Mengingat, kewenangan penindakan tersebar sesuai tupoksi OPD sebagai leading sektor yang membidangi.

 

"Khusus realisasi PBB-P2 dan BPHTB, kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Hasilnya, sudah ada 6 desa yang menjalani Pemeriksaan Khusus (riksus-red) terkait tunggakan PBB. Harapannya, bisa menggerakkan pemdes lain untuk lebih tertib," terangnya.

 

BACA JUGA:9 Pajak dan 3 Retribusi Sudah Elektronifikasi Transaksi

 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Brebes Mustholah menambahkan, menanggapi belum optimalnya realisasi tiga pajak daerah yang belum mencapai 80 persen.

 

Pihaknya mengaku, butuh ketegasan dari OPD pengampu dalam mengawal realisasi pajak daerah. Sebab, Pemda harus melakukan edukasi dan penertiban untuk meminimalisir Pengemplang pajak.

 

"Kuncinya, pemasangan tapping box untuk restoran wajib ditertibkan. Kemudian, sanksi penempelan stiker belum bayar pajak hingga pencopotan reklame bisa dilakukan.

 

Terakhir, soal parkir seharusnya bisa menerapkan e-parkir guna mengantisipasi kebocoran. Jika, belum optimal maka kinerja OPD pengampu patut dipertanyakan," tandasnya. (syf)