DPRD Tegal Sentil Kinerja OPD, Minta Inovasi Peningkatan PAD Tanpa Bebani Rakyat

SLAWI, diswayjateng – Sorotan tajam datang dari Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Tegal, H. Bakhrun. Dalam pembahasan LKPJ Bupati Tegal Tahun 2025, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.

Menurut politisi PKS tersebut, potensi PAD Kabupaten Tegal sejatinya masih sangat besar. Namun, pengelolaannya dinilai belum maksimal, terutama dari sektor kontribusi lembaga swasta, perhotelan, reklame, hingga berbagai lini usaha lainnya.

“Peningkatan PAD itu bukan berarti menaikkan pajak masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Kalau masih ada kebocoran, itu yang harus dibereskan,” tegas Bakhrun saat rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (9/4/2026).

Ia menilai, langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan. Dengan sistem yang rapi dan transparan, potensi kebocoran bisa ditekan, sekaligus mendongkrak pemasukan daerah secara signifikan.

BACA JUGA:Sepekan Sidaharja Tegal Dikepung Banjir, DPRD Kabupaten Tegal Dorong Penanganan Serius

BACA JUGA:Pemkab dan DPRD Kabupaten Tegal Sepakat Dorong Perda Perumda Aneka Usaha

“Kalau pengelolaannya baik dan maksimal, saya yakin PAD kita bisa meningkat. Ini penting untuk mendukung pembangunan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bakhrun juga mengingatkan, kondisi fiskal daerah ke depan tidak bisa lagi bergantung penuh pada pemerintah pusat. Apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), yang secara langsung berdampak pada kemampuan anggaran daerah.

“Dengan adanya efisiensi TKD dari pusat, mau tidak mau daerah harus kreatif dan inovatif. Jangan hanya menunggu. PAD harus jadi tulang punggung,” tegasnya.

BACA JUGA:Perda Pesantren Mandek, DPRD Kabupaten Tegal Desak Pemkab segera Terbitkan Perbup

BACA JUGA:Pasar Pangkah Langganan Banjir! DPRD Kabupaten Tegal Desak Normalisasi dan Pengaspalan

Dalam forum tersebut, Bakhrun bahkan melontarkan pertanyaan kritis kepada OPD terkait, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Pertanyaan saya sederhana, kenapa pajak daerah belum maksimal? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika target itu tidak tercapai?” lontarnya tegas.

Ia menekankan, setiap OPD harus memiliki strategi konkret dan terukur dalam meningkatkan pendapatan daerah. Bukan hanya sekadar target di atas kertas, tetapi langkah nyata yang tidak memberatkan masyarakat.

Sumber: