Pertanyaan kedua, apakah benar sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi. Menurut SBY, sesuai tidaknya dengan konstitusi yang harus ditekankan ialah domain dan wewenang MK.
“Menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem pemilu tertutup atau terbuka?” ujar SBY.
Karena MK, sambung SBY, tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
“Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat,” ujar SBY.
Dan ketiga, sambung SBY, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Seharusnya, ujar dia, presiden dan DPR punya suara tentang hal ini.
“Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar,” imbau SBY.
SBY meyakini, seluruh partai politik dalam menyusun DCS dan caleg sekalipun pasti berpikiran sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.
“Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat,” kata SBY miris.
Tak hanya itu, SBY juga memberikan pandangan, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden & DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik.