Untuk itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini. Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada, para penambang itu akan diedukasi.
“Tapi kalau itu nggak mau ya kita ambil. Nah kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan insyaallah akan nyaman, nah kita atur,” ujarnya.
Ganjar mengapresiasi kedatangan KPK, Bareskrim dan Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kemendagri yang hadir memberikan seminar tersebut.
“Nah kalau itu nanti bisa disampaikan, bisa tertata, mitigasinya nanti akan ada hal yang baik,” ujarnya.
Ganjar mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah agar tidak menutup mata pada isu galian C ini. Sehingga nantinya tak ada cerita sedih di kemudian hari akibat penambangan ilegal.
“Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor lah, sumber mata air hilang lah, pendapatan daerah nggak ada dan jalan mesti rusak, mau taruhan berapa dengan saya,” tuturnya.
Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang over load dan over dimensi.
“Kemudian pendapatan daerahnya bisa masuk, apalagi dalam konteks perijinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok dan ilegal dan kita mendiamkan saja,” tegasnya.