"Kalau menurut saya ini juga harus dilakukan penguatan karena Indonesia ini area yang rawan bencana. Bagaimana manajemennya dan partisipasi daerah, itu mungkin peraturan pelaksanaannya musti dilakukan dan kita siap dukung semuanya," ungkap Ganjar didampingi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan berikutnya mengenai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dalam praktiknya banyak menemukan kendala. Terutama ketidaksesuaian penerima bantuan sosial. Menurut Ganjar DTKS harus segera dituntaskan maka pemerintah daerah siap untuk membantu pemerintah pusat dengan melakukan verifikasi dan validasi data.
"Rasanya ini penting untuk ada crash program, ini tadi saya usulkan kepada kawan-kawan yang ada di sana, termasuk mengintegrasikan warga kita yang masuk kategori miskin itu punya kategori apa saja, sektornya apa saja, berapa jumlahnya, dan itu musti terintegrasi dalam satu data," jelasnya.
Integrasi data tersebut hingga saat ini belum semuanya tercover. Misalnya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) untuk bantuan pendidikan yang belum terintegrasi. Berbeda dengan bantuan PKH dan KIS yang sudah terintegrasi.
"Ini yang antarsektor musti kita bicarakan sehingga nanti verifikasi lapangannya bisa lebih baik," ujar Ganjar.