4 Daerah Pekalongan Raya Sepakat Olah Sampah jadi Listrik, Batang Siap Suplai 200 Ton per Hari

4 Daerah Pekalongan Raya Sepakat Olah Sampah jadi Listrik,  Batang Siap Suplai 200 Ton per Hari

Empat pemerintah daerah dari Pekalongan Raya sepakat olah sampah bersama jadi listrik, Kamis malam 27 Januari 2026-Disway Jateng/Bakti Buwono-

PEKALONGAN, diswayjateng.com - Empat pemerintah daerah di wilayah Pantura, khususnya Pekalongan Raya sepakat mengelola sampah bersama jadi listrik.

Empat pemerintah daerah itu terdiri atas Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Keempatnya berkomitmen bersama untuk mengakhiri krisis sampah melalui pembangunan sistem pengelolaan sampah regional berbasis Waste to Energy (WTE) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Hotel Aston Syariah Pekalongan, Selasa malam 27 Januari 2026. 

BACA JUGA: Akhirussanah Rafirna 2026, Ribuan Jamaah Saksikan Wisuda Khatam Al-Qur’an di Tersono Batang

BACA JUGA: Sungai Sambong Dangkal, Pemkab Batang Bakal Bongkar Kapal Mangkrak hingga Keruk Muara

Kesepakatan disaksikan langsung oleh Staf Khusus Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), DLHK Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan mitra investasi dari Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC).

Sistem PLTSa regional itu murni dari investor swasta. Rencananya PLTSa tersebut direncanakan berlokasi di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

Lokasi itu akan jadi pusat pengolahan sampah bersama bagi kawasan Pekalongan Raya.

Staf Khusus KLH Erwin Izzarudin menyampaikan, PLTSa regional ini ditargetkan mampu mengolah minimal 1.000 ton sampah per hari, bahkan berpotensi meningkat hingga 1.200 ton per hari.

BACA JUGA: Awali 2026, Muslimat NU Batang Mantapkan Pengajian Kolaborasi HIDMAT–YHM

BACA JUGA: ADD Dipangkas, Komisi I DPRD Batang Beri 6 Rekomendasi: Bahas Insentif Desa hingga KDMP

Dengan kapasitas tersebut, PLTSa diproyeksikan menghasilkan listrik antara 15 hingga 20 megawatt (MW).

“Ini investasi murni swasta, bukan dari pemerintah Tiongkok maupun Indonesia,” tegas Erwin.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: