APBD 2026 Kabupaten Semarang Turun Rp 384,83 Miliar

UNGARAN, diswayjateng.com - 
APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan
sebesar Rp 384,83 miliar. 

Tercatat, Tahun Anggaran 2026 APBD Kabupaten Semarang sebesar Rp 2,40 triliun. 

Penurunan ini cukup signifikan dipicu penurunan dari dana transfer pemerintah pusat. 

"Jika dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,78 triliun, APBD tahun 2026 turun sebesar Rp 384,83 miliar," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo saat menyampaikan laporan pada penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD 2026. 

Ia mengungkapkan, APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 2,32 triliun atau turun sebesar Rp 283,50 miliar dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,60 triliun. 

Sedangkan, lanjut dia, belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp 2,40 triliun,  turun sebesar 384,83 miliar dibanding Perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp 2,78 triliun. 

Rudibdo memaparkan, dari total belanja daerah sebesar Rp 2,40 triliun tersebut, terdapat belanja transfer ke desa sebesar Rp 367,51 miliar. Belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp 23,88 miliar jika dibandingkan dengan Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp 391,39 miliar. 

Dari alokasi APBD Tahun Anggaran 2026, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 80,74 miliar. 

"Guna menutup defisit anggaran tersebut,  dengan memasang prediksi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun sebelumnya pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp 80,74 miliar," terang dia. 

Selanjutnya, kata dia, pada Tahun Anggaran 2026, Permkab Semarang mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 112,016 miliar atau sebesar 13,24 persen dibandingkan pendapatan DAU dan DBH TA 2026. 

"Sebagaimana peraturan perundangan, bahwa alokasi ADD adalah minimal 10 persen dari DAU dan DBH tahun berkenaan," imbuhnya. 

Sementara, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengajak semua pihak bekerja serius meningkatkan mutu pelayanan umum di tengah keterbatasan.

Menurut dia, meskipun diwarnai efisiensi anggaran berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat OPD tetap bekerja maksimal.
 
"Saya meminta penanganan stunting dan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas. Sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.   

Ketua DPRD Bondan Marutohening menegaskan semua pihak yang telah menandatangani Pakta Integritas dapat mengutamakan semangat anti korupsi. 

Meminta, semua pihak melaksanakan APBD dan APBDes secara akuntabel dan transparan. 

Sumber: