Pansus II DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Kerja Bahas Raperda RPJMD 2025-2029

Maka pihaknya berharap sebelum program ini diluncurkan harus ada kajian secara matang. Karena sikap dewan sendiri sangat mendukung penuh. Heru sendiri menyadari adanya pembangunan City Walk sebagai langkah untuk merubah wajah kota kabupaten Pemalang itu agar indah bersih dan rapi.

Hanya saja jangan sampai mengabaikan dampak sosial ekonominya. 

BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang H Noor Rosyadi Soroti City Walk

BACA JUGA:Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Minta Pemkab segera Selesaikan Perbup LPPL

Disebutkan pembangunan City Walk yang ada di Kota Tegal, diakui disana sangat ramai dan banyak menjadi tempat tongkrongan warga. Sehingga banyak pedagang lesehan yang akhirnya menjadi tempat hiburan masyarakat.  

Namun pada akhirnya berdampak secara ekonomi, para pengusaha di pertokoan mengeluh. 

"Maka jangan sampai kemudian persoalan itu, akan terjadi di Pemalang.  Artinya program City Walk itu akan mengalami hal yang sama,"katanya.

Untuk itu, Heru dalam kesempatan itu mencoba untuk mempertanyakan kembali terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dan perencanaannya.

BACA JUGA:Terus Rugi, DPRD Kabupaten Pemalang Minta PDAU Ditutup

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Bupati dan Fraksi Terhadap Raperda 2025

"Sejauhmana langkah langkah perencanaannya, agar persoalan itu tidak terjadi di Kabupaten Pemalang.

Karena secara ekonomi sebetulnya kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan Kota Tegal. Sementara Kota Tegal yang begitu maju adanya program itu justru sangat berdampak. Karena pengusaha pertokoan sangat terpukul, bahkan perhari ini, separoh pertokoan banyak yang tutup,"ujarnya.

Kundhi lebih lanjut kembali mempertanyakan bagaimana perencana dan kajiannya. Kemudian bagaiamana langkah antisipasi agar persoalan dampak itu tidak terjadi di Kabupaten Pemalang.

Karena kata Kundhi di Kabupaten Pemalang lebih seringnya senang membangun, tapi di tataran aplikasi dalam pengelolaannya sangat buruk dan itu harus diakui.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Minta Eksekutif Harus Action, Terkait Potensi PAD Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: