DPRD Semarang Kawal Program Bebas Ijazah Tertahan, Dukung Pemkot Selesaikan Tunggakan di Sekolah Swasta

SEMARANG, diswayjateng.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota Semarang yang fokus membebaskan ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah swasta maupun negeri. Upaya ini menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar pendidikan bagi seluruh anak di Kota Semarang.

Dalam audiensi yang digelar Jumat 13 Juni 2025 di Ruang Serbaguna DPRD Kota Semarang, anggota Komisi D DPRD, Siti Roikha, menyampaikan bahwa program 100 hari kerja Wali Kota Semarang perlu terus dikawal agar dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Saat ini, dari total 447 sekolah swasta yang ada, baru 37 sekolah yang berkomitmen untuk melepaskan ijazah siswa yang tertahan.

“Jumlah ijazah yang masih tertahan mencapai 10.332. Sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Pemkot akan menerima pembayaran tunggakan secara bertahap,” jelas Siti Roikha.
BACA JUGA:Wali Kota Semarang Instruksikan Sekolah Swasta Serahkan Ijazah Tanpa Biaya Tunggakan

BACA JUGA:Sekolah Dilarang Tahan Ijazah Anak Didik, Disdikbud Pemalang Sampaikan Pesan Penting Ini
Ia menambahkan bahwa untuk sekolah yang belum bergabung dalam program ini, Dinas Pendidikan akan melakukan pendekatan agar mereka turut serta.

Namun, koordinasi aktif dari pihak sekolah juga diperlukan agar program pembebasan ijazah berjalan lancar.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menegaskan pentingnya pengkajian anggaran untuk menutup seluruh tunggakan agar tidak mengganggu operasional sekolah.

"Kalau masalah beban biaya ini tidak segera diselesaikan, keberlanjutan sekolah bisa terganggu. Kami siap mengawal kebijakan ini hingga ke dinas terkait," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Kota Semarang, Sutarto, berharap ada bentuk kompensasi dari Pemkot Semarang bagi sekolah-sekolah swasta yang ikut mendukung program ini.

Ia menyebutkan bahwa total piutang dari sekolah Muhammadiyah di Semarang sejak 2017 hingga 2023 mencapai Rp 7,6 miliar.

"Jika pemerintah bisa menanggung gaji guru sesuai UMK, sekolah tinggal fokus pada kegiatan pembelajaran," katanya.

Sutarto juga menekankan pentingnya perhatian dari Pemkot Semarang terhadap peningkatan kapasitas guru swasta, khususnya dari Muhammadiyah.

“Kami memiliki forum guru Muhammadiyah dengan anggota sekitar 300 orang dari jenjang SD hingga SMA. Jika diberikan pelatihan dan fasilitas, hal ini sangat membantu meningkatkan kualitas dan kompetensi pengajaran,” pungkasnya.

Sumber: