Pemkot Semarang Raih Opini WTP Kesembilan, BPK Jateng Beri Catatan Penting untuk Wali Kota Semarang

SEMARANG, diswayjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Opini WTP ini merupakan kali kesembilan secara berturut-turut Kota Semarang mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun beberapa catatan penting disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah yang harus segera ditindaklanjuti.

"Seluruh temuan harus ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari, mencakup pengelolaan data wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, serta manajemen aset dan belanja BBM," terangnya Kamis 5 Juni 2025.

BACA JUGA:Revisi Pajak dan Retribusi Pemkot Semarang Disahkan Kurang dari 15 Hari, Usaha dan Ekonomi Tumbuh

BACA JUGA:Pemkot Semarang Revisi Perda Pajak, Wujudkan Pajak Daerah yang Adil dan Transparan

Penghargaan opini WTP tersebut diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Semarang, Agustina di Kantor BPK Perwakilan Jateng.

"Capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan kolaborasi semua pihak. Ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga," ujar Agustina.

Wali Kota Agustina menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. 

Ia juga menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, terutama dalam perbaikan pengelolaan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:KAI Daop 4 Semarang Siapkan 97 Ribu Tiket dan 99 Perjalanan KA per Hari untuk Libur Iduladha 2025

BACA JUGA:Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Senilai Rp10,9 Triliun Terintegrasi dengan Giant Sea Wall, Atasi Banjir Rob

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, turut memberikan apresiasi atas pencapaian ini. 

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah dan legislatif demi menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sumber: