Agustina dan Iswar Prioritaskan Pendidikan Adil dalam 100 Hari Pertama Kepemimpinan di Semarang

Wali Kota Semarang, Agustina berkomitmen wujudkan pendidikan yang berkeadilan.--istimewa-Wahyu Sulistiyawan
SEMARANG, diswayjateng.id – Wali Kota Semarang Agustina beserta Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dalam 100 hari pertama masa jabatan berkomitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang adil sebagai salah satu prioritas utama.
Agustina menjelaskan bahwa Pemkot Semarang telah meluncurkan berbagai inisiatif nyata, salah satunya berupa pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"Hingga Mei 2025, tercatat 2.649 siswa SD/MI menerima bantuan sebesar Rp600.000 per tahun, 1.129 siswa SMP/MTs menerima Rp900.000, 468 siswa SMA/SMK/MA mendapat Rp1.200.000, dan 12 mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu menerima beasiswa sebesar Rp6 juta per tahun," terangnya di Gedung Balai Kota Semarang, Sabtu 31 Mei 2025.
Pemkot juga berhasil menyelesaikan distribusi 374 ijazah yang sebelumnya tertahan karena kendala administrasi keuangan.
"Kami akan terus melanjutkan upaya ini karena masih ada sekitar 9.000 ijazah yang perlu diselesaikan," jelas Agustina.
BACA JUGA:Progam Sekolah Gratis, Agustina Progamkan Basiswa di Sekolah Swasta
BACA JUGA:100 Hari Kerja Agustina-Iswar sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Berikut Capaiannya
Langkah penting lainnya adalah penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB) yang adil dan transparan, yang memungkinkan masyarakat memantau langsung proses seleksi secara daring.
Agustina menekankan pentingnya keterbukaan dalam sistem ini agar tidak ada kecurigaan terhadap Pemkot.
Untuk mendukung mobilitas pelajar, Pemkot membagikan kartu bus gratis kepada 3.822 siswa dan 5.087 mahasiswa yang memiliki KTP Kota Semarang.
Meskipun ada permintaan agar siswa dari luar Semarang juga mendapat fasilitas ini, Agustina menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penghargaan kepada warga resmi Kota Semarang.
Di sisi lain, 35 sekolah swasta, terutama TK dan SD, mendapat keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna menunjang keberlangsungan operasional.
Agustina mengungkapkan keprihatinannya terhadap beban PBB yang tinggi, yang menyulitkan sekolah-sekolah dengan pendapatan terbatas untuk membayar guru dan menjalankan kegiatan belajar.
Pemkot Semarang juga mendukung pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat dengan menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare di Kelurahan Rowosari, Tembalang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: