Jurnalisme Kritis, Kunci CSR Tidak Jadi Panggung Pencitraan

Kisah-kisah tentang perubahan nyata di masyarakat, cerita para penerima manfaat, hingga testimoni dari warga menjadi bahan mentah paling berharga dalam membangun kepercayaan publik.

Namun di saat yang sama, media wajib menjaga proporsionalitas saat menghadapi kritik terhadap program CSR.

“Kalau ada LSM atau warga protes, jangan langsung menuduh atau memihak. Jurnalis harus cek fakta dan hadirkan dua sisi cerita,” tegas Depari.

Dalam forum pelatihan itu, Depari menekankan bahwa jurnalis harus tahu membedakan mana kegiatan CSR yang benar-benar berdampak dan mana yang hanya sekadar formalitas tahunan.

• Syarat pertama: nilai sosialnya jelas, nyata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
• Syarat kedua: layak diberitakan karena berdampak luas dan mengandung unsur humanis.
• Syarat ketiga: media tidak boleh puas hanya dengan press release.

“Datang ke lokasi, dengar suara warga, dan gali sisi transformasionalnya. Di situ letak nilai beritanya,” katanya.

Paradigma media dalam isu CSR harus bergeser, dari sekadar pengamat pasif menjadi mitra sosial yang aktif mendorong transformasi.

Ketika media menjalankan fungsinya secara jujur dan bertanggung jawab, bukan hanya citra perusahaan yang meningkat, tapi dampak CSR itu sendiri bisa menjadi berkah bagi masyarakat.

Menurut Depari, inilah saatnya jurnalis berani menjadi cermin dan kompas bagi dunia usaha.

Media harus bisa membedakan mana CSR yang memang berjiwa sosial dan mana yang cuma bertopeng derma.

Dalam dunia yang dipenuhi oleh kampanye citra, publik butuh media yang tidak mudah dibeli dan tetap berdiri di sisi kebenaran.

Dan di tangan jurnalis yang berpihak pada masyarakat, CSR bukan lagi sekadar alat branding, tapi menjadi jembatan perubahan sosial yang nyata.

Ia menyampaikan hal itu dalam JFC 2025 yang digelar Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) dengan Tower Bersama Group (TBIG).

Sumber: