Tanggap Aspirasi Warga Banyuputih Jepara, Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Perhatian Witiarso

JEPARA, diswayjateng.id- Program ‘Bupati Ngantor di Desa’ inovasi Bupati Witiarso Utomo, tampaknya menjadi sarana efektif menyerap aspirasi dan masukan warga Kabupaten Jepara.   

Seperti saat Bupati Ngantor di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan, Bupati Witiarso menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi warga desa setempat. Sejumlah permasalahan mendasar disampaikan warga kepada Bupati Jepara dan jajaran perangkat daerah.

Dalam sesi serap aspirasi yang digelar di balai desa setempat, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyoroti kondisi jalan dan minimnya saluran drainase. 

Ia menyebut, kepadatan lalu lintas semakin parah setiap pagi, terutama saat hujan. Karena di desa tersebut, berdiri industri-industri padat karya. Salah satunya PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang.

Di hadapan Bupati, Wabup dan jajaran pejabat terkait di Jepara, Joko mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan saluran drainase sebagai kebutuhan mendesak. Ia juga menyinggung kembali rencana jembatan penghubung Banyuputih–Pendosawalan yang telah diajukan sejak tahun 2020.

Usulan tersebut langsung direspons Kepala Dinas PUPR sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Ary Bachtiar. Ia menyatakan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. 

“Sempat tertunda karena refocusing dan efisiensi anggaran. Tahun ini kita perjuangkan. Pembangunan jalan di kawasan itu direncanakan dimulai paling lambat pada 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan beton agar lebih tahan lama,” paparnya, Senin (28/4/2025).

Tak hanya soal infrastruktur, warga juga menyoroti belum adanya dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banyuputih. 

Joko Prakoso berharap Pemkab Jepara dapat menjembatani komunikasi dengan pihak perusahaan. “Sampai sekarang, belum ada satu pun bantuan CSR masuk ke desa,” kata Joko.

Menanggapi hal itu, Bupati Witiarso menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa menyusun kebutuhan konkret, agar dapat disampaikan secara jelas kepada perusahaan. 

Menurut Witiarso, setiap perusahaan umumnya memiliki tema CSR yang berbeda. Seperti lingkungan, sosial kemasyarakatan, atau bidang lainnya. 

“Kalau hanya minta tanpa konsep, perusahaan bingung. Tapi kalau ada tema, mereka pasti ikut. Pemerintah akan bantu menjembatani,” ujarnya.

Pemkab Jepara telah berkomitmen menjalin komunikasi rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan. Pertemuan berkala ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, membahas peluang kolaborasi, sekaligus menyelesaikan potensi persoalan sejak awal. 

Dengan komunikasi yang terbuka dan terarah, Witarso berharap kontribusi sektor swasta melalui CSR dapat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sumber: