Hadirkan Sekolah Rakyat Gratis, Pati Siapkan Lahan 7 Hektar

PATI, diswayjateng.id - Kabupaten Pati menyatakan diri siap membangun Sekolah Rakyat gratis yang merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto.

Keseriusan itu ditunjukkan dengan penyiapan lahan seluas 7 hektare untuk mendirikan sekolah rakyat gratis jenjang SD hingga SMA ini.

Kesiapan itu terungkap saat Bupati Pati, Sudewo usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait pembentukan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial RI di Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang kemarin.

“Saya segera mengusulkan kepada Menteri Sosial, agar Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah yang akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026,” ujar Bupati Sudewo.

BACA JUGA:Siap Bangun Sekolah Rakyat, Jepara Sediakan Lahan 5 Hektare

BACA JUGA:Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Gubernur Jateng Mulai Siapkan Lahan

Sudewo mengaku antusias terhadap program yang sangat penting dalam memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Pati.

Sekolah Rakyat gratis merupakan inisiatif luar biasa, karena memberikan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan untuk mengubah nasib mereka.

“Sekolah Rakyat ini sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan dididik secara khusus dan berkualitas, dan itulah yang akan merubah nasib mereka serta orang tuanya,” ungkap Bupati.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan terkait konsep Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Progam Sekolah Gratis, Agustina Progamkan Basiswa di Sekolah Swasta

BACA JUGA:Bupati Jepara Tancap Gas, Temui Mendikdasmen Upayakan Perbaikan Sekolah Rusak

Menurut Saifullah, sekolah ini memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah.

“Sekolah Rakyat ini upaya Presiden Prabowo memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” ujar Saifullah Yusuf.

Karena itu, Menteri Sosial menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi pedoman penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.

Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.

BACA JUGA:Libur Ramadhan, Disdikbud Kota Tegal Minta Sekolah Adakan Kegiatan Keagamaan

BACA JUGA:Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang Gandeng Bank Sampah Mawar Biru Jadi Pemateri di Sekolah Perempuan

Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dan siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.

Adapun yang dimaksud Desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem atau merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya.

"Harapannya  bisa dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan," jelas Gus Ipul.

Mensos mengakui bahwa di Jawa Tengah baru pertama kali ini berkoordinasi. Selain itu,  ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya membangun sekolah rakyat. Diantaranya Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang dan Surakarta.

Menteri Sosial berharap dapat memulai program ini pada tahun ajaran 2025/2026. Selain itu, semakin banyak kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam inisiatif besar tersebut.

 

Sumber: