Aksi Demo Besar Pekerja PT Sritex Batal, Digantikan Audiensi Perwakilan

SUKOHARJO, diswayjateng.id - Rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh puluhan ribu pekerja PT Sritex batal dilaksanakan.

Sebagai ganti aksi demo besar, serikat pekerja akan mengirimkan perwakilan untuk audiensi dengan pihak terkait.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memastikan pembatalan aksi demo besar ini setelah berdiskusi dengan perwakilan serikat pekerja.

Menurut Noel, laporan terakhir menunjukkan jumlah peserta aksi awalnya diperkirakan mencapai 10 ribu orang, namun angka itu bisa melonjak hingga 50 ribu jika melibatkan keluarga pekerja dan warga sekitar.

BACA JUGA:Insip Gelar Dialog Budaya dan Islam Bersama Universitas di Novi Pazar Serbia

BACA JUGA:Penemuan Bayi Perempuan di Depan Gerbang LKSA Yatim Muhammadiyah Grogol Sukoharjo Kejutkan Warga

“Angka awalnya 10 ribu, tapi bisa naik menjadi 50 ribu. Namun, dengan kehadiran saya di sini, saya pastikan kepada serikat pekerja bahwa aksi sebesar itu tidak perlu. Serahkan kepada pemerintah. Kami akan menjamin keberlangsungan PT Sritex,” ujar Noel di Pabrik PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Rabu 8 Januari 2025.

Noel menjelaskan, aksi besar-besaran tersebut akan diganti dengan audiensi perwakilan buruh. Langkah ini, menurutnya, lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi pekerja.

“Yang 10 ribu kemungkinan besar batal. Nanti audiensi ke Mahkamah Agung (MA) dan aksi lainnya akan dilakukan oleh perwakilan. Dengan kehadiran pemerintah, kami pastikan mereka mendapatkan perhatian khusus,” lanjut Noel.

Koordinator Serikat Buruh Sritex Grup, Slamet Kaswanto, menegaskan bahwa audiensi perwakilan tetap akan dilakukan pada Selasa-Rabu, 14-15 Januari 2025.

BACA JUGA:Dispermades Kabupaten Tegal Belum Menerima Tuntutan Warga Desa Kreman

BACA JUGA:Mobil L300 Meledak dan Terbakar Saat Isi BBM di SPBU Sukoharjo

Aksi ini akan menyasar sembilan titik, termasuk Istana Negara, DPR RI, Mahkamah Agung, dan empat kementerian.

Menurut Slamet, aksi tersebut dilakukan karena buruh merasa pihak kurator dan pemerintah belum bertanggung jawab terhadap nasib mereka.

Sumber: