Pemkot Semarang Mantapkan Pengendalian Banjir, sebagai Pilar Utama Menuju Kota Berkelanjutan 2025

SEMARANG, diswayjateng.id - Pemerintah Kota SEMARANG terus menegaskan komitmennya untuk menciptakan kota metropolitan yang maju, layak huni, dan berkelanjutan. 

Salah satu fokus utama adalah pengendalian banjir, yang menjadi tantangan besar di tengah urbanisasi pesat. 

Dalam kerangka 30 proyek strategis menuju 2025, pengendalian banjir menjadi pilar penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Budi Prakosa, menjelaskan bahwa proyek pengendalian banjir dirancang secara kolaboratif oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan didukung oleh Pemerintah Pusat.

BACA JUGA: Diguyur 5 Jam, Puluhan Rumah Warga Meteseh Terendam Banjir

BACA JUGA: Banjir Setinggi 1 Meter yang Genangi 4 RT di Meteseh Semarang, Mulai Dibersihkan

"Sebagai bagian dari National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), kami telah merancang beberapa proyek strategis, termasuk pengendalian banjir Plamongan Hijau. Ini bukan hanya proyek teknis, tetapi juga solusi berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan," ujarnya, Rabu, 8 Januari 2025.

Proyek pengendalian banjir mencakup beberapa inisiatif:

Pembangunan Kolam Retensi di Plamongan Hijau: Menyediakan kapasitas penyimpanan air sebesar 500.000 meter kubik untuk meredam limpasan hujan.

Optimalisasi Sistem Pompa Air: Penambahan unit pompa dengan kapasitas total 2.500 liter per detik di titik rawan banjir seperti Semarang Utara dan Timur.

Pembangunan Bendung Kanal Banjir Barat: Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air hingga 30% dan mengurangi genangan di kawasan strategis.

Rehabilitasi Drainase Perkotaan: Sistem drainase modern dirancang dengan anggaran Rp1,8 triliun untuk memastikan aliran air yang lebih efisien.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Gagas Seawall, Sekda Demak Optimis Bisa Atasi Rob dan Banjir

BACA JUGA:Banjir di Kawasan Elevated Underpas Joglo Solo, mendapatkan Perhatian Serius Anggota Dewan

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pengendalian banjir tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerugian material tetapi juga mendukung produktivitas kota. Data dari Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa banjir pada 2024 menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp850 miliar, termasuk kerusakan infrastruktur, hilangnya produktivitas kerja, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Sumber: