Gunakan APBD Blora, Progres Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Terus Dikebut

Namun, perlu digaris bawahi, total anggaran tersebut tidak mencakup semua kebutuhan pembangunan gedung di lahan tersebut.

BACA JUGA:Arief Rohman Minta Masukan Saran Puluhan Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk Realisasikan Kawasan Cepu Raya

BACA JUGA:Harga Tembakau di Blora dan Rembang Turun Drastis, Petani Ungkap Penyebabnya

Namun hanya untuk membangun lantai 1 gedung saja. Dikatakannya, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut harus menggunakan skema multiyear.

"Kalau (anggaran) segitu untuk membangun semuanya ya tidak bisa, hanya akan fokus lantai satu. Tidak menyeluruh. Sehingga berpotensi dibangun secara berkelanjutan," tuturnya.

Adapun pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Blora.

Dimana hibah tersebut, lanjutnya, muncul atas permintaan dari pihak Kejari Blora.

"Hibah (pembangunan gedung Kejari Blora) tersebut ialah permintaan APH (Kejari) tersebut. Semula ada proposal masuk," ujarnya.

Bisa dibilang pembangunan gedung tersebut membebani APBD Kabupaten Blora.

Dimana seharusnya, pembangunan gedung tersebut harus bersumber dari anggaran APBN bukan APBD.

Dikarenakan Kejari merupakan sebuah institusi vertikal.

"Sebenarnya pembangunan sarana APH selalu dari pusat. Sebab Kejari merupakan institusi vertikal," katanya.

Namun bisa jadi karena tak mumpuni secara anggaran, sehingga pembangunan diajukan ke pemerintah daerah.

"Pembangunan ini juga mendorong sinergitas antar lintas sektor," ungkapnya.

Sumber: