Jelang Pilwalkot, Ketua PC GP Ansor Kota Semarang: Tidak Usah Merespon Isu Agama yang Beredar Melalui SMS
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Abdurrahman menanggapi serangan isu Agama kepada salah satu paslon jelang Pilkada Wali Kota Semarang, Selasa 19 November 2024.--istimewa
SEMARANG, diswayjateng.id – Jelang memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beredarnya SMS Blasting di kalangan warga yang mengirimkan isu agama dalam kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) direspon oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Abdurrahman.
SMS Blasting tersebut salah satunya menyinggung perbedaan keyakinan salah satu calon walikota Semarang. Abdurrahman meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menggunakan isu agama demi kepentingan politik.
"Tolong jangan lakukan black campaign seperti SMS yang tersebar itu. Karena takutnya SMS seperti itu malah jadi boomerang yang membuat orang jadi tidak simpatik," ujarnya memberikan himbauan pada Selasa, 19 November 2024.
Abdurrahman kemudian mengajak pihak-pihak yang berkecimpung dalam menjaga kerukunan umat antar agama agar aktif menjaga kerukunan di momen Pilkada seperti sekarang ini.
BACA JUGA: PDIP Kabupaten Pemalang Ingatkan Anggota TNI Polri dan Pejabat Publik untuk Netral dalam Pilkada
BACA JUGA: Gerindra Targetkan 10 Ribu Suara di Dapil 4 untuk Pemenangan Pilgub dan Pilwakot Semarang
"Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama kan sudah ada FKUB dan Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) harus berkontribusi aktif menjaga kerukunan ini. Karena berdirinya bangsa ini dengan bhineka Tunggal Ika ini sudah dengan susah payah dimerdekakan oleh leluhur kita," tuturnya.
"Kita fokus saja mensejahterakan masyarakat, melakukan Pembangunan, memajukan bangsa, terutama Kota Semarang. Kita fokus saja di situ jangan main isu agama. Supaya bangsa yang terus kita doakan sebagai Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghoffur (Negara Terbaik yang Penuh Ampunan dar Tuhan) ini menjadi maju dan makmur," bebernya.
Abdurrahman mengatakan bahwa Kita diajarkan berpolitik secara harmonis sebagai upaya memilih pemimpin terbaik dari yang terbaik. Dia mencontohkan dulu ketika pemilu pertama tahun 1955 saat NU berdiri sebagai partai Bersama PNI dan PKI.
Bung Karno sebagai presdien menyatukan ketiga partai tersebut dalam satu ideologi yang namanya NASAKOM (Nasionalis Agamis dan Komunis).
"Apakah saat itu NU menolak?," ujar Abdurrahman.
"Semua kiai NU menerima sampai dikeluarkan dekrit presiden oleh Bung Karno untuk diganti dengan sistem demokrasi terpimpin," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: