KPU Jateng Bentuk Tim Perumus Debat Pilgub, Libatkan Akademisi hingga Aktivis Gender
Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah (tengah) saat wawancara dengan wartawan beberapa waktu lalu -Istimewa/ Umar Dani -
SEMARANG, Jateng.Disway.id - Menjelang debat terbuka antar kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim perumus.
Tim perumus ini bertugas merancang konsep dan format debat guna memberikan wadah yang informatif dan adil bagi para kandidat dalam menyampaikan visi-misi mereka.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses debat berjalan sesuai standar transparansi dan edukasi politik, sekaligus memberikan wawasan yang jelas bagi masyarakat tentang pasangan calon (paslon) yang berlaga.
Tim perumus yang dibentuk KPU Jateng beranggotakan lima orang yang memiliki latar belakang dan keahlian berbeda, termasuk akademisi, jurnalis, mantan komisioner KPU, hingga aktivis gender.
BACA JUGA:200 Pramuka Disabilitas Antusias Ikuti PPLB di Semarang
Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menyampaikan bahwa penunjukan tim perumus ini dilakukan demi menyusun konsep yang tidak hanya menarik, tetapi juga mendalam dan mendidik.
"Kami telah menunjuk tim perumus untuk menyusun konsep dan desain debat yang efektif," ungkapnya.
Kelima anggota tim perumus ini di antaranya adalah M. Hakim Junaidi, seorang dosen di UIN Walisongo, dan Andreas Pandiangan, dosen Unika Soegijapranata.
Kedua anggota ini juga pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jawa Tengah, sehingga memiliki pemahaman mendalam tentang proses pemilu di daerah.
BACA JUGA:Aksi Kamisan Semarang Kritik Kepemimpinan Awal Prabowo Subianto
BACA JUGA:Atasi Banjir dan Rob di Semarang, Iswar Ajak Masyarakat Membuat Bio Pori
Selain itu, tim ini juga melibatkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Machmud, yang berpengalaman dalam jurnalisme dan dapat membantu dalam menyusun pertanyaan yang tajam dan informatif.
Anggota lainnya adalah Kholidul Adib, dosen UIN Walisongo yang memiliki keahlian di bidang studi sosial, serta aktivis perempuan dan Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh, yang turut menyuarakan kepentingan gender dalam proses ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: