Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal Minta Agar Pendapatan Dimanfaatkan Optimal

SLAWI, DISWAY JATENG  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal melalui Pandangan Umumnya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal agar memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lina Agustina, saat membacakan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna terhadap Raperda Kabupaten Tegal tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun 2024, di Gedung DPRD, Senin 30 Oktober 2023.

BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Soroti Turunnya RAPD Kabupaten Tegal 2024

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh Faiq didampingi Wakilnya, Sugono dan dihadiri Asisten I mewakili Bupati Tegal serta sejumlah Anggota DPRD dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tegal.

Dalam rapat itu, Lina Agustina mendesak agar permasalahan rakyat dapat segera terpecahkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

"Tentunya dengan pengelolaan APBD," ucapnya.

Karena itu, lanjut Lina, dibutuhkan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif dan transparan dengan tidak meninggalkan azas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada sila kelima Pancasila.

BACA JUGA:Cegah Perundungan dan Kekerasan, 126 Siswa SDN Bulakwaru 01 Ikuti Perjusa

"Kami minta Pemkab Tegal bisa meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur dan transparansi pengelolaan keuangan," imbuhnya.

Sementara, Bupati Tegal melalui Asisten I Sekda Suspriyanti menjelaskan, bahwa Pemkab Tegal akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik

serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur dan transparansi pengelolaan keuangan.

Menurutnya, hal itu tercermin dari besarnya anggaran untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pekerjaan umum dalam RAPBD tahun 2024 mendapatkan porsi anggaran yang paling besar.

BACA JUGA:Baru 8 LPKS di Kabupaten Tegal yang Kantongi Ijin, Dinas Perintransnaker Dorong Urus Perijinan

Sedangkan terkait transparansi pengelolaan keuangan, pihaknya telah melakukannya dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Utamanya dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sumber: