Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Menyampaikan Pandangan Umum

DISWAYJATENG, PEMALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PEMALANG. Menggelar rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2024 di gedung dewan, kemarin.  pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi selain memberikan saran dan masukan, juga sejumlah pertanyaan kepada pemerintah daerah.

Pasangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2024 disampaikan secara berurutan. Diawali dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS. Masing-masing fraksi dalam pandangan umum fraksi selain memberikan saran dan masukan juga memberikan sejumlah pertanyaan. 

BACA JUGA:Asal Usul Gunung Bromo, Kisah Cinta Roro Anteng - Joko Seger

Seperti diantaranya dari Fraksi PKB disampaikan oleh Suwarno selaku juru bicaranya. Disampaikan bahwa  Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2023 setelah perubahan direncanakan Rp2,632 triliun dan di tahun 2024 di rencanakan sebesar Rp2,493 triliun atau turun sebesar Rp139 miliar.  Belanja Daerah pada APBD tahun 2023 di rencanakan sebesar Rp2,740 triliun dan di tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2,546 triliun atau turun sebesar Rp194 miliar. Adapun  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 di 

target sebesar Rp377,9 miliar dan di tahun 2024 di target hanya Rp351,5 miliar atau turun sebesar Rp26,4 miliar.

BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Apresiasi Meriahnya Hari Santri di Kecamatan Tarub

Melihat kondisi anggaran yang semacam itu. Fraksi PKB menilai pemerintah daerah terlalu berhati-hati dan pesimis dalam menghadapi kondisi tahun 2024. Terkait hal itu, maka Fraksi PKB menanyakan  alasan-alasannya. Fraksi PKB juga mempertanyakan soal target Pendapatan Daerah, target Belanja Daerah dan PAD di tahun 2024 di turunkan. Melalui pertanyaan itu, Maka Fraksi PKB meminta penjelasannya. 

Pandangan umum Fraksi PPP melalui juru bicaranya Yaningsih juga menyampaikan sejumlah pertanyaan.  Diantaranya terkait prioritas pembangunan tahun anggaran 

2024. Selain itu, soal  bagaimana menyikapi kemampuan anggaran yang belum mampu mencukupi kebutuhan 

BACA JUGA:Keren! Kejuaraan SH Terate Cup VI Diikuti 17 Kontingen

anggaran, kemampuan fiskal daerah yang masih pada kisaran kurang dari 15 persen. 

Maka Fraksi PPP meminta kejelasan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkannya. Termasuk apa saja kebijakan yang dilakukan oleh bupati dalam menyikapi kondisi SDM pemerintah daerah saat ini dengan berbagai persoalannya, sesuai dengan ketentuan manajemen PNS/ASN. 

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan Rismanto 

mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bupati yang telah menyampaikan Raperda APBD  Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024.

Sumber: