Bupati Pemalang Diamankan KPK Bersama 22 Orang, Apa Kasusnya?

Bupati Pemalang Diamankan KPK Bersama 22 Orang, Apa Kasusnya?

JAKARTA (Disway Jateng) – Oparasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis 11 Agustus 2022 sore ternyata tidak sendiriam. Sebab tim KPK melakukan OTT Bupati Pemalang bersama 22 orang lainya, saat ini semuanya sedang diamankan di gedung Merah Putih.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, untuk sementara OTT Bupati Pemalang bersama 22 orang lainnya, saat berada di sekitar komplek Gedung DPR RI Jakarta diduga terkait dengan suap proyek dan jual beli jabatan. Sehinggauntuk mengaman dokumen, KPK melakukan penyegelan sejumlah ruangan i komplek Pendopo Kabupaten Pemalang.

"Dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan Jasa serta jabatan," kata Ghufron dalam keterangannya, Jumat, 12 Agustus 2022.

 

Ghufron merahasiakan pihak-pihak yang dicokok tim Satgas lembaga antirasuah tersebut. Begitu juga barang bukti yang diamankan. Namun, Ghufron mengatakan Bupati Pemalang tak sendirian ditangkap.

 

"Kami telah mengamankan beberapa orang sekitar 23 orang," ujarnya.

Ghufron melanjutkan saat ini KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

"Tim lidik KPK sedang memeriksa pihak yang terkait  untuk memperjelas dugaan perbuatan dan pelakunya, pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail," pungkasnya.

Sebelumnya, tim Penyidik KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap (OTT). Dalam operasi kedap tersebut, tim lembaga antirasuah dikabarkan menangkap seorang kepala daerah yang berasal dari Jawa tengah.

”Bupati Pemalang dan beberapa kadis-nya ditangkap,” kata sumber yang dilansir dari jppn.com, Kamis (11/8) malam. Penangkapan terhadap Bupati Pemalang tersebut, katanya dilakukan di wilayah Jakarta.

Sementara sumber lain mengatakan, jika rombongan bupati dan kepala dinas-nya yang ditangkap berjumlah belasan orang, sudah masuk ke ruang pemeriksaan di lantai dua gedung Merah Putih KPK. ”Sekitar pukul 17.00 WIB masuknya,” terang sumber tersebut.

Di lain pihak, terkait informasi adanya penangkapan terhadap Bupati Pemalang, baik pimpinan KPK maupun Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum merespon pesan konfirmasi yang dilayangkan media. Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1×14 jam, guna ditentukan status hukumya ke depan.

Sementara itu, dari pantuan Radar Tegal, KPK melakukan penyegelan di sejumlah tempat di kompleks Pendapa Kabupaten Pemalang, Kamis (11/8). Kantor yang disegel adalah ruang kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan ruang lelang/bidding. Dimana dalam penyegelan tersebut bertuliskan ”Dalam Pengawasan KPK”. 

Kondisi kantor di kompleks pendapa Pemalang pada malam itu sepi, hanya sejumlah Satpol PP yang bertugas dan berjaga di pos depan pendapa. Begitupun dengan kondisi ruangan bupati peringgitan dan kantornya juga sepi, meski tidak ikut disegel.

Terpisah, kabar KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis (11/8) malam. Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Sebab, dia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

”Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.

Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi. ”Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.

”Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

”Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.

Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan, komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah. ”Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan …

Sumber: jpnn.com