Menakar Arah Pembangunan Kota Tegal

Oleh: M. Enthieh Mudakir

 

Sastrawan, Tinggal di Jalan Waringin Kota Tegal 

 

RIAK politik dan sosial boleh saja terus bergemuruh, namun Kota Tegal tak boleh berhenti berbenah. Esensi itulah yang memantik diskusi hangat dalam acara Moci Bareng di Plataran Sastra Piek, kawasan eks Bioskop Dewa, Alun-Alun Kota Tegal, Rabu malam (8/7). Diskusi malam itu bermuara pada satu pertanyaan reflektif: Kota Tegal ini mau mengejar "Wah" (kemegahan visual) atau "Woh" (buah/hasil nyata)?

 

Harus diakui, wajah Kota Tegal telah bergeser. Kota yang dulunya karib dengan denyut agribisnis kini memosisikan diri sebagai kota wisata tujuan. Alun-alun kota yang dulu menjadi ruang publik—tempat bertemunya manusia secara organik—kini telah berubah fungsi. Sayangnya, perubahan situs-situs penting di jantung kota ini kerap kali mengekor pada selera wali kota yang sedang menjabat. Ganti pemimpin, ganti kebijakan.

 

Fenomena ini sejatinya mafhum dalam politik lokal. Namun, transformasi dari kota agribisnis menuju kota wisata tujuan menuntut satu hal mutlak: konsistensi. Jika tidak, potensi wisata tidak akan pernah maksimal.

 

Sebagai kota yang diapit oleh Brebes, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Pemalang, Kota Tegal punya posisi geopolitik yang sangat strategis. Saking strategisnya, Tegal layak bertransformasi menjadi "ibu kota" tidak resmi bagi Jawa Tengah bagian barat. Bahkan, secara ekstrem, wilayah di sekitarnya bisa diintegrasikan secara fungsional: Brebes sebagai Tegal Barat, Slawi sebagai Tegal Selatan, dan Pemalang sebagai Tegal Timur. Sementara itu, Kota Tegal bertindak sebagai pusat agribisnis sekaligus magnet wisata utamanya.

 

Potensi itu ada di depan mata. Di jantung kota, Tegal memiliki aset sejarah yang luar biasa: Alun-Alun, Taman Pancasila, Masjid Agung, Menara Air (Waterleiding), Gedung Birao (SCS), hingga Stasiun Kereta Api. Belum lagi potensi wisata religi spiritual seperti Makam Mbah Panggung yang namanya masyhur seantero Nusantara. Untuk memaksimalkan situs religi ini, pembenahan infrastruktur seperti pembangunan gerbang timur yang ikonis serta penyediaan lahan parkir yang representatif sudah mendesak untuk direalisasikan.

 

Langkah ini harus cepat masuk dalam lini masa perencanaan wilayah (scheduling). Dengan luas wilayah yang hanya berkisar 39,24 kilometer persegi (sekitar 3.968 hektare) dan mencakup empat kecamatan, ruang gerak Tegal sangat terbatas. Lahan pertanian dan perikanannya kian tergerus oleh padatnya permukiman. Jika pemerintah kota lambat mengeksekusi rencana induk tata kota, Tegal akan dengan mudah tergilas oleh lompatan pembangunan daerah-daerah tetangganya.

 

Saat ini, Rencana Induk Tata Kota Tegal memang sedang digodok. Akses infrastruktur seperti Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) di sisi barat telah menembus perbatasan Brebes. Namun, Tegal butuh terobosan yang lebih berani. Salah satunya adalah gagasan pembangunan jalan tol tepi pantai dengan konstruksi cakar ayam memanfaatkan teknologi modern.

 

Infrastruktur ini penting untuk mengintegrasikan potensi pesisir, sekaligus "memaksa" para pelancong luar kota yang melintasi jalur Jakarta–Surabaya untuk singgah. Sebagai "titik lelah" pemudik atau pelaku perjalanan lintas Jawa, Tegal harus berani menyuguhkan alternatif hiburan positif dan kuliner khas yang kuat untuk menandingi citra negatif tempat hiburan malam.

 

Gagasan ini tentu membutuhkan keberanian masyarakat untuk mendukungnya, termasuk kesiapan mental dalam menghadapi pergeseran sosial yang mungkin memicu kekhawatiran para tokoh agama.

 

Optimalisasi aset juga menjadi kunci. Gedung Birao yang bersejarah, misalnya, bisa diberdayakan untuk pengusaha lokal, mulai dari kafe UMKM, pusat kuliner, hingga kantor kemitraan. Strategi zonasi kuliner pun harus tegas: jika Pantai Alam Indah (PAI) dan Pantai Muarareja diplot sebagai sentra kuliner ikan bakar, maka kawasan Gedung Birao di jantung kota bisa disulap menjadi pusat sate kambing muda, kupat glabed, dan kupat blengong.

 

Pada akhirnya, untuk mencapai hasil yang nyata (Woh) ketimbang sekadar pujian semu (Wah), Pemerintah Kota Tegal harus berani mengambil keputusan taktis dan strategis. Sekalipun keputusan itu di awal terasa tidak populer atau kontroversial. (*)

 

Sumber: