LHKP Muhammadiyah Jawa Tengah Rilis Survey 100 Hari Gubernur Jateng
Cahyo Seftyono dari LHKP PWM Jateng, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli dan Kepala Ombudsman RI Siti Farida saat Rilis Survei 100 Hari Gubernur Jateng di Gedung Dakwah PWM Jateng. Selasa 3 Juni 2025-Umar Dani -
Zulkifli mengatakan hasil survey itu selaras dengan program-program yang dijalankan gubernur Jateng Ahmad Lutfi.
Secara meyakinkan Zul memgklaim program-program prioritas yang dijalankan saat ini sejalan dengan janji politik pasangan gubernur dan telah tertuang dalam Rancangan RPJMD 2025–2030.
BACA JUGA:Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jateng Didukung Penuh Gubernur
BACA JUGA:Ombudsman Jawa Tengah Terima 67 Laporan Pelayanan Publik, Terbanyak Soal Jalan Rusak di Semarang
“Seratus hari ini menjadi momentum penting untuk membangun fondasi pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Salah satu terobosan yang diungkap adalah peluncuran program Kartu Zelenial, yang menyasar generasi muda hingga usia 30 tahun dengan pelatihan, kursus bersertifikat, serta akses permodalan.
Pemerintah Provinsi juga memperbarui sistem pengaduan publik dengan mengembangkan program Lapor Gub menjadi Call Center 24 Jam, memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan langsung ke dinas terkait dengan respon yang lebih cepat dan transparan.
“Contohnya, untuk laporan jalan rusak, Dinas PU dapat langsung memberikan informasi statusnya, apakah sudah dianggarkan atau sedang dalam proses pengerjaan,” kata Zulkifli.
BACA JUGA:Kepala Ombudsman RI Siti Faridah Sebut 70 Persen Penyelenggaraan Kepolisian Sudah Baik
BACA JUGA: Ombudsman RI Nilai Perkembangan Pelayanan Publik Jateng Luar Biasa
Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan bahwa birokrasi di sektor pendidikan dan kesehatan kini menunjukkan respons yang lebih cepat terhadap pengaduan masyarakat.
“Pendidikan menjadi sektor dengan laporan terbanyak, namun juga yang paling cepat ditindaklanjuti,” jelasnya.
Farida menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dengan lembaga pengawasan seperti KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk memperkuat tata kelola birokrasi.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemprov terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam perizinan dan tata ruang.
BACA JUGA:Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Turun Langsung Cek Penerima Bantuan Perbaikan RTLH di Kendal
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
