Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal: Sektor Kemaritiman Sudah Selayaknya Diprioritaskan

TEGAL, diswayjateng.id - Kota Bahari yang melekat dalam slogan Kota Tegal tentu saja tidak hanya kependekkan dari Bersih, Aman, Hijau, Asri, Rapi, dan Indah. Di balik akronim tersebut, tergambar identitas daerah pesisir yang memiliki keindahan alam dan potensi di sektor kemaritiman.

Mengingat besarnya potensi tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal menilai sudah selayaknya sektor ini diprioritaskan dalam pembangunan daerah.

“Kami mendorong agar Pemerintah Kota Tegal memprioritaskan pengembangan sektor kemaritiman dalam pembangunan daerah,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Susanto Agus Priyono.

Fraksi Partai Gerindra juga telah menyampaikan pandangan ini secara resmi dalam forum Rapat Paripurna yang dihadiri Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.

BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Tegal Muhammad Masruri Apresiasi Kesigapan Penanganan Kebakaran Rumah Warga Debong Tengah

BACA JUGA:Ketua DPRD Kota Tegal Minta Wali Kota Konsen Tangani Rob

Susanto menegaskan, Fraksinya mengharapkan agar potensi kemaritiman yang dimiliki Kota Tegal dapat dimaksimalkan. Fraksi Partai Gerindra memandang Pemerintah Kota Tegal dapat mengacu kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana diusulkan dalam pembahasan bersama DPRD Kota Tegal.

Kewenagan yang dimaksud mencakup Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, Sub Urusan Perikanan Tangkap dimaksud meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten atau kota dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sementara untuk Sub Urusan Perikanan Budidaya meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

BACA JUGA:Komisi III DPRD Kota Tegal Panggil Dishub dan Satpol PP

BACA JUGA:Komisi III DPRD Kota Tegal Minta Rencana Penerapan Car Free Night Dikaji Ulang

Menurut Fraksi Partai Gerindra, pembangunan Kota Maritim Tegal dapat dimulai dengan tahap pengembangan infrastruktur, di antaranya peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung bongkar muat, perikanan, dan pariwisata.

Setelah itu, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk aksesibilitas ke kawasan pesisir dan pelabuhan, dan pembangunan fasilitas umum.

Sumber: