Muara Mampet

Oleh: Wawan Setiawan

Pimpinan Redaksi Diswayjateng.id

 

LAUTNYA luas. Ikannya banyak. Tapi kapalnya tidak bisa lewat. Itulah ironi yang sedang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Larangan, Kabupaten Tegal. Tempatnya di Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat. Namanya agung, tapi nasib nelayannya sedang limbung.

 

Pemicunya klasik: sedimentasi. Pendangkalan parah. Muara pelabuhan mampet oleh lumpur. Akibatnya dahsyat. Kapal sulit bersandar. Alur logistik terhambat. Nelayan menjerit.

 

Bayangkan. Biasanya satu kapal bisa membawa pulang dua sampai tiga ton ikan. Sekarang? Hanya mampu meraup tiga sampai lima kuintal saja sekali melaut. Turunnya drastis. Bukan lagi merosot, tapi terjun bebas.

 

Pedagang ikan seperti Mukhamad Subekhan (32) pusing tujuh keliling. Ia menceritakan betapa pelik navigasi kapal saat ini. Selain cuaca buruk, muara dangkal adalah musuh utama.

Kapal harus menunggu air rob jika ingin keluar pelabuhan. Yang mau pulang pun sama. Harus antre air pasang.

 

Kalau tidak sabar menunggu? Terpaksa bongkar muat di tengah perairan terbuka. Menggunakan perahu kecil untuk melangsir ikan ke daratan.

 

Ini gila. Proses pelangsiran ini butuh biaya baru. Ongkos operasional membengkak. Padahal, modal sekali melaut untuk kapal ukuran 4 hingga 20 GT tidak murah. Minimal Rp2 juta harus dirogoh dari kocek. Untuk solar, logistik, dan es batu.

 

Modal keluar banyak, tangkapan menyusut, ditambah ongkos langsir di laut. Nelayan bukannya untung, malah buntung. Tahun lalu sebenarnya sudah dikeruk. Tapi laju sedimentasi rupanya lebih cepat ketimbang gerak birokrasi. Muara kembali dangkal dalam sekejap. Perlu normalisasi yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek musiman.

 

Untung, ada penyelamat. Namanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Ini menarik. Di saat nelayan megap-megap, permintaan ikan segar dari dapur MBG justru mengalir deras setiap hari. Ikan tanjan, layur, cumi, kembung, hingga teri langsung diserap.

Bahkan, saat libur sekolah kemarin dan program ini jeda, harga ikan langsung drop. Begitu sekolah masuk lagi, permintaan melonjak, harga naik Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Rupanya, perut anak-anak sekolah kini ikut menentukan nasib dompet para nelayan di Tegal.

 

Tapi penderitaan belum selesai. Sudah muaranya mampet, solarnya pun ikutan seret.

 

Kalau solar subsidi di pelabuhan terlambat, nelayan harus beli di luar. Masalahnya, birokrasi kita itu senang sekali dengan kertas. Nelayan wajib membawa surat rekomendasi resmi. Mengurusnya repot. Memakan waktu. Waktu habis di darat, kapan melautnya? 

 

Sugeng (50), nelayan setempat, hanya bisa berharap sederhana: muara dikeruk dan solar jangan dipersulit.

 

Dua tuntutan yang sangat mendasar. Pemerintah daerah dan otoritas terkait harus cepat bergerak. Jangan sampai program makan bergizi gratisnya jalan terus, tapi ikannya terpaksa impor gara-gara kapal nelayan lokal tersangkut di lumpur sendiri.

 

Muaranya dangkal, solarnya mahal, urus suratnya berbelit-belit. Mungkin besok-besok ikannya yang harus disuruh jalan kaki sendiri ke darat biar cepat sampai dapur! (*)

 

Sumber: