Pemkab Dorong Perusahaan Daftarkan Pekerja
Selain menambah peserta dari kelompok masyarakat kurang mampu, Pemkab Batang juga mendorong kepesertaan JKN melalui segmen pekerja penerima upah.
Dinkes Batang mengingatkan perusahaan agar mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN sesuai kewajiban kepesertaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan kepesertaan pekerja tidak seluruhnya menjadi beban pemerintah daerah.
Dinar juga menyoroti kondisi keluarga yang sebagian anggotanya masih terdaftar sebagai peserta yang ditanggung melalui skema tertentu, padahal telah bekerja di perusahaan.
Jika seorang anggota keluarga sudah menjadi pekerja perusahaan, kepesertaannya diharapkan dialihkan melalui segmen pekerja penerima upah yang didaftarkan perusahaan.
"Perusahaan agar mendaftarkan layanan, tidak jadi beban Pemda. Kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya," tegasnya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan UHC. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka cakupan kepesertaan, tetapi juga mendorong pembagian tanggung jawab sesuai segmen kepesertaan JKN.
Data Penduduk Terus Direkonsiliasi
Persoalan lain yang berpengaruh terhadap data kepesertaan adalah perubahan data penduduk. Setiap bulan terdapat data penduduk yang meninggal dunia maupun berpindah domisili.
Dinkes Batang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan rekonsiliasi data untuk memperbarui kepesertaan JKN.
Data penduduk yang meninggal dunia perlu segera dilaporkan agar tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif. Karena itu, masyarakat diimbau melaporkan perubahan data kependudukan kepada Dukcapil.
Dinar mengatakan pembaruan data tersebut penting untuk menjaga akurasi jumlah penduduk sekaligus data kepesertaan JKN di Kabupaten Batang.
"Setiap bulan ada data meninggal dari Dukcapil. Kami sudah rekonsiliasi dengan Dukcapil. Kami mengimbau masyarakat kalau ada yang meninggal agar dilaporkan ke Dukcapil," katanya.