Angka tersebut, menurut dia, mencerminkan kondisi harga yang membuat usaha peternakan rakyat semakin sulit bertahan.
Ia mengatakan tekanan harga tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi peternak anggota KPUS Batang.
Berdasarkan data internal koperasi yang disampaikannya, populasi ayam milik anggota mencapai sekitar 600.000 ekor.
“Ini peternak yang kami kumpulkan ada 600.000 populasinya di Kabupaten Batang, anggota kami. Ini kerugian kami sudah sangat luar biasa,” ungkapnya.
Joko meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), segera mengambil langkah konkret.
Menurut dia, kebijakan diperlukan agar peternak rakyat tidak terus menanggung tekanan harga.
Ia juga menyinggung perlunya penegakan aturan mengenai usaha ayam ras dan telur konsumsi.
Joko menyebut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2017 sebagai salah satu aturan yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Namun, Permentan Nomor 32 Tahun 2017 saat ini sudah tidak berlaku karena dicabut melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2024.
Karena itu, tuntutan Joko mengenai aturan tersebut merupakan dorongan agar pemerintah meninjau kembali dan menegakkan ketentuan yang kini berlaku terkait usaha ayam ras dan telur konsumsi.
“Peternak rakyat harus 98 persen, karena selama ini data yang ada di kami itu hampir 20 persen adalah integrator dan peternak besar, bukan UMKM,” ucapnya.
Menurut Joko, pemerintah perlu memastikan keberadaan peternak rakyat tidak semakin terdesak oleh pelaku usaha berskala besar.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi sekaligus mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Ini harus dikaji ulang, harus ditegakkan. Mereka punya instruksi, mereka punya alat untuk menegakkan aturan tersebut,” tegasnya.
Bagikan Ayam untuk “Cek Ombak” Pemerintah
Sebagai bentuk protes, peternak membagikan sekitar 600 ekor ayam kepada masyarakat di kawasan Jalan Veteran.