Faiz mengatakan, capaian tersebut tidak boleh membuat perangkat daerah cepat berpuas diri. Akuntabilitas pemerintahan harus terus ditingkatkan dengan orientasi pada hasil.
"Ke depan kita harus meningkatkan standar akuntabilitas. Inti dari accountability adalah bagaimana kinerja pemerintah bisa diakses masyarakat secara luas," jelasnya.
Menurut Faiz, masyarakat harus dapat mengetahui proses, target, dan hasil kinerja pemerintah. Sebab, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Ia meminta perangkat daerah tidak sekadar mengejar pemenuhan aspek administratif. Setiap program harus menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, penyusunan target kinerja harus dibuat lebih spesifik dan terukur. Indikator yang digunakan juga harus mampu menggambarkan capaian program secara objektif.
Faiz juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah harus mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Masukan masyarakat dari berbagai kanal dapat menjadi bahan dalam menyusun kebijakan. Mulai dari pengaduan, media sosial, hingga hasil kunjungan langsung ke lapangan.
"Bagaimana kita bisa menyusun perencanaan yang tepat jika tidak mengetahui kondisi masyarakat secara langsung," tegasnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut harus mendukung isu strategis dalam RPJMD.
Faiz meminta seluruh perangkat daerah menyempurnakan dokumen perencanaan strategis 2025–2029. Penyempurnaan tersebut harus memperkuat orientasi terhadap hasil pembangunan.
Indikator kinerja juga diminta memenuhi prinsip SMART C dalam penyusunannya. Target kinerja perangkat daerah diharapkan tidak lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Pemkab Batang kemudian menargetkan peningkatan predikat SAKIP dalam dua tahun mendatang. Predikat minimal BB menjadi sasaran, dengan harapan dapat mencapai predikat A.
Faiz berharap seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2025 segera ditindaklanjuti. Perbaikan tersebut harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
Bagi Faiz, penguatan akuntabilitas dan transformasi digital memiliki hubungan yang erat. Keduanya harus berjalan bersama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
Digitalisasi yang terintegrasi juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi pelayanan publik. Masyarakat tidak perlu menghadapi sistem yang terpisah untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Dengan demikian, target SAKIP A bukan sekadar mengejar angka penilaian. Target tersebut harus menjadi dorongan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.