BACA JUGA:Anti Diam! DP3AP2KB Batang Ajak Gen Z Lawan Bullying Lewat Peer Education
Pemerintah mendorong mekanisme tersebut agar pengelolaan PSU lebih cepat dilakukan.
Perkembangan rumah subsidi juga menunjukkan adanya perubahan pola hunian masyarakat. Batang semakin menarik bagi masyarakat dari wilayah sekitar untuk memiliki rumah.
Kawasan Warungasem menjadi salah satu contoh paling terlihat dari fenomena tersebut. Lokasinya yang berdekatan dengan wilayah Pekalongan membuat permintaan rumah cukup tinggi.
Namun, pemerintah belum memiliki data resmi mengenai jumlah pembeli dari luar Batang. Informasi mengenai asal pembeli sejauh ini masih berdasarkan survei dan pengamatan.
BACA JUGA:Raja Udang Kalung Biru yang Terancam Punah Ditemukan di Hutan Tombo Batang
BACA JUGA:JSB Uji Kekesatan Jalan Tol Semarang-Batang
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan perumahan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan rumah diikuti pelayanan publik yang memadai.
Pertumbuhan perumahan subsidi juga harus diimbangi kesiapan infrastruktur kawasan. Jalan, saluran, utilitas, dan fasilitas umum menjadi bagian penting dalam pembangunan.
Hal tersebut menjadi semakin penting ketika jumlah penghuni terus bertambah. Sebab, rumah yang dibangun tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara.
Kawasan perumahan pada akhirnya berkembang menjadi lingkungan sosial baru. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, pengembang, desa, dan masyarakat.
BACA JUGA:Nahas di Pantura Batang, Pejalan Kaki Tewas Terlindas Truk Tronton Saat Menyeberang
BACA JUGA:Cegah Hutan Batang Rusak, DLHK Jateng dan BPI Latih 20 Kader Konservasi Muda
Dengan 19.826 unit rumah subsidi, Batang sedang mengalami perubahan wajah permukiman. Pertumbuhan tersebut menjadi peluang sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Di satu sisi, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kesempatan memiliki hunian. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan kawasan tersebut tumbuh secara tertib.
Pemerataan pembangunan juga menjadi tantangan berikutnya bagi pemerintah. Sebab, masih terdapat kecamatan yang belum memiliki perumahan subsidi sama sekali.