Pemkab Batang memastikan SILPA bebas akan dimanfaatkan secara optimal. Pengalokasian dilakukan melalui Perubahan APBD 2026.
Prioritas penggunaan dana diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Fokus utama meliputi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
"Pemerintah Kabupaten Batang akan mengelola SILPA sesuai prioritas pembangunan," tegasnya.
Dalam sektor ekonomi, Pemkab juga menyoroti perkembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Kehadiran kawasan industri itu dinilai berdampak nyata.
Kabupaten Batang disebut mencatat percepatan penurunan pengangguran tertinggi. Capaian tersebut terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Data pemerintah menunjukkan 15.132 tenaga kerja lokal telah terserap. Mereka bekerja pada 26 perusahaan yang beroperasi.
Sebanyak 65 persen perusahaan di KITB mempekerjakan warga lokal. Angka itu bahkan mencapai minimal 86 persen pada industri padat karya.
Pemkab juga menanggapi catatan Fraksi Gerindra. Sorotan diberikan terhadap fenomena percepatan belanja menjelang akhir tahun.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah melakukan pemantauan rutin. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap triwulan.
Masukan Fraksi PDI Perjuangan turut mendapat perhatian. Pemkab sepakat efektivitas program lebih penting dibanding serapan anggaran semata.
Keberhasilan pembangunan harus dirasakan masyarakat secara langsung. Dampak program menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah.
"Kami sependapat manfaat program lebih penting bagi masyarakat," ujar Suyono.
Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen jawaban Bupati. Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama Badan Anggaran dan komisi DPRD