BACA JUGA: DPRD Batang Soroti Sempitnya Jembatan Akses Pantai Jodo, Usulan Tak Kunjung Direalisasi
Menurut Riskiyah, petani masih menghadapi berbagai kendala berupa tingginya biaya produksi, keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, hingga ketidakpastian harga hasil panen.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani.
Selain sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap sektor perikanan dan nelayan.
Riskiyah mengatakan pihaknya masih menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan sarana pendukung, akses permodalan, perlindungan usaha nelayan kecil, hingga pemasaran hasil tangkapan yang lebih optimal.
Tak hanya itu, pihaknya turut menyoroti semakin kompleksnya regulasi yang dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.
Menurutnya, berbagai ketentuan administrasi dan regulasi penganggaran kerap membuat program yang dibutuhkan masyarakat sulit direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Semangat regulasi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi hambatan birokratis yang mengurangi efektivitas pembangunan,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Batang lebih aktif memperjuangkan fleksibilitas kebijakan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting agar daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program yang berpihak kepada rakyat kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, dan kelompok rentan lainnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Menurut Riskiyah, setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan pembangunan harus lebih berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Pembangunan juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Batang.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025,” ujar Riskiyah.