BATANG, diswayjateng.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batang menyoroti sejumlah persoalan kesejahteraan masyarakat. Termasuk diantaranya keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dapur SPPG di wilayah tersebut yang dinilai bermasalah.
Saat penyampaian pandangan umum frakai terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, Senin 15 Juni 2026, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batang, Riskiyah sempat menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Riskiyah menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pecalungan 2 belum memenuhi standar yang diharapkan.
Pihaknya mendukung rekomendasi Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG, Suyono, agar lokasi SPPG Pecalungan 2 dipindahkan.
Menurutnya, lokasi SPPG yang berada di dekat peternakan ayam berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan penerima manfaat program MBG.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi tersebut masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Apresiasi Capaian Pembangunan Kabupaten Batang dengan Catatan
Secara umum, FPDIP Batang mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan berbagai program pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan telah dirasakan masyarakat pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Fraksi PKB DPRD Batang Pertanyakan Rp115 Miliar Anggaran Tak Terserap
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Batang Back Up Anggaran Bonus Atlet dan Pelatih Demi 10 Besar Porprov Jateng 2026
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan menilai hasil pembangunan belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata,” kata Riskiyah.
Ia menyebut masih ditemukan berbagai persoalan di wilayah pedesaan, mulai dari kondisi jalan lingkungan, jaringan irigasi pertanian yang membutuhkan rehabilitasi, keterbatasan akses permodalan UMKM, hingga rendahnya daya beli masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kondisi sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Batang.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Batang Minta Sekolah Berani Tolak MBG Tak Layak