Fraksi PKB DPRD Batang Pertanyakan Rp115 Miliar Anggaran Tak Terserap

BATANG, diswayjateng.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten BATANG menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten BATANG yang mencapai Rp196,33 miliar.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPRD Batang, Kukuh Fajar Romadhon, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 15 Juni 2026.

Menurut Kukuh, besarnya SILPA harus menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

"Kami memahami SILPA dalam batas tertentu adalah hal yang wajar, tetapi jika jumlahnya sangat besar maka perlu dilakukan evaluasi serius," katanya.

Kukuh juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Sebab, APBD harus diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Kukuh, capaian WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Batang selama 10 kali berturut-turut patut diapresiasi sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Batang Back Up Anggaran Bonus Atlet dan Pelatih Demi 10 Besar Porprov Jateng 2026

BACA JUGA: Komisi IV DPRD Batang Desak Evaluasi TKA Tak Berhenti di Angka

Namun, ia menilai WTP tidak otomatis menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"WTP tidak otomatis berarti rakyat semakin sejahtera, petani memperoleh keuntungan yang layak, jalan menjadi lebih baik, atau pelayanan publik semakin berkualitas," tegas Kukuh.

Fraksi PKB mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 berhasil melampaui target hingga lebih dari 103 persen.

Di sisi lain, masih terdapat anggaran belanja yang tidak terserap mencapai Rp115,9 miliar.

Sumber: