Nominal bantuan yang diterima desa bervariasi mulai Rp30 juta hingga Rp200 juta sesuai kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
Di tengah berbagai program pembangunan desa, Pemkab Batang saat ini juga menghadapi tekanan fiskal cukup berat.
Faiz mengungkapkan transfer dana dari pemerintah pusat mengalami efisiensi hingga hampir Rp240 miliar.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui penghematan anggaran dan prioritas program.
Menariknya, Pemkab Batang kini mulai mengubah arah indikator penilaian desa.
Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah juga mulai fokus pada kualitas sumber daya manusia, terutama angka pendidikan masyarakat.
Ke depan, desa dengan angka putus sekolah paling rendah akan mendapat penilaian lebih baik dalam berbagai program pemerintah daerah.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Batang menyiapkan program Kejar Paket C gratis bagi masyarakat.
“Kami ingin kepala desa memanfaatkan program ini agar angka putus sekolah semakin rendah dan kualitas pendidikan masyarakat meningkat,” jelas Faiz.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseriusan kepala desa dalam mengikuti agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, kepala desa yang tidak aktif mengikuti rapat koordinasi bisa mengalami penundaan proses bantuan keuangan.
Sementara itu, Kepala Dispermades Batang Handy Hakim menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati terdapat 266 titik usulan penerima bantuan keuangan desa tahun 2026.
Namun setelah proses verifikasi dan persetujuan, sebanyak 236 titik di 144 desa resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Batang berharap bantuan keuangan desa benar-benar dimanfaatkan tepat sasaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.