“Dicicipi saja, tidak perlu dimakan banyak. Jangan sampai guru malah jadi korban keracunan,” ujarnya.
Selain itu, sekolah juga diminta mendokumentasikan menu makanan MBG yang diterima, termasuk membuat berita acara jika ditemukan dugaan makanan tidak layak sebagai bukti administrasi.
Menurut Tofani, langkah pengawasan tersebut sudah berulang kali disosialisasikan Komisi IV DPRD Batang saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah.
Ia menilai program MBG sejatinya memiliki tujuan baik untuk pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun di lapangan, pelaksanaan program dinilai rawan disalahgunakan demi keuntungan pribadi.
“Programnya bagus, tetapi jangan sampai ada pihak yang hanya mengejar keuntungan sehingga kualitas makanan dikorbankan,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Batang juga melakukan inspeksi ke salah satu SPPG dan menemukan kondisi fasilitas yang dinilai masih jauh dari standar Badan Gizi Nasional.
Meski demikian, SPPG tersebut disebut masih tetap beroperasi dan mendistribusikan paket makanan ke sejumlah sekolah.
Kondisi itulah yang membuat DPRD Batang meminta pengawasan diperketat agar kasus keracunan maupun makanan tidak layak konsumsi tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.