Menurut Ratri, pihak Dispertan Pati siap mengupayakan kebutuhan pupuk subsidi bagi kelompok tani yang telah memiliki legalitas resmi.
Selanjutnya data tersebut, kata Ratri, segera diinput ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
"Kami koordinasikan (kebutuhan pupuk subsidi) dengan Kementerian Pertanian serta Balai Perhutanan Sosial,” janji Ratri dihadapan ratusan petani.
Ratri menyebut aturan komposisi tanaman di kawasan hutan, memang mempengaruhi terhadap alokasi pupuk subsidi kepada kelompok tani.
Dari regulasi kawasan hutan yang telah ditetapkan, imbuh Ratri, komposisi lahan terdiri dari 50 persen tanaman keras dan 30 persen Multi Purpose Tree Species. Sedangkan tanaman musiman hanya 20 persen saja.
Ratri menegaskan, alokasi pupuk subsidi memang difokuskan untuk tanaman musiman seperti jagung. Faktor kendala administratif juga turut menjadi tantangan bagi kelancaran distribusi pupuk subsidi.
"Kawasan perhutanan sosial banyak yang melintasi batas wilayah kabupaten, sehingga distribusi pupuk harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati, " tukas Ratri.