Petani Perhutanan Pati Bergejolak, Dipusingkan Kelangkaan Pupuk Subsidi

Petani Perhutanan Pati Bergejolak, Dipusingkan Kelangkaan Pupuk Subsidi

Petani Perhutanan Pati Unjuk Rasa Kelangkaan Pupuk Subsidi. --

PATI, diswayjateng.com - Sulitnya untuk membeli dan mendapatkan pupuk bersubsidi, memicu keresahan kalangan petani di wilayah Kecamatan Margorejo, Kabupaten PATI. Ratusan petani Perhutanan bergejolak, menyuarakan aspirasinya atas kelangkaan pupuk bersubsidi. 

Aspirasi yang disuarakan ratusan petani perhutanan sosial yang mengatasnamakan 'Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial' itu, dengan mendatangi Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati.

Dalam unjuk rasa damai di halaman kantor Dispertan setempat pada Kamis (9/4/2026), petani meluapkan keresahan mereka terkait kelangkaan pupuk subsidi yang saat ini melililtnya. 

Kehadiran ratusan petani Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial asal Kecamatan Margorejo ini, langsung disambut Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto. 

Dalam sesi dialog yang berlangsung gayeng itu, petani perhutanan sosial menilai bahwa distribusi pupuk subsidi saat ini jauh dari mencukupi. 

"Petani perhutanan sosial hanya menerima sekitar 20 persen dari total kebutuhan," ujar Saman selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial. 

Menyikapi kondisi sulitnya mendapat pupuk bersubsidi, maka petani setempat terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga jauh lebih mahal. 

"Pembelian pupuk bisa mencapai Rp 230 ribu per sak,” terang Saman di hadapan Kepala Dispertan Pati. 
Ratusan petani Desa Sukobubuk mendatangi kantor Dispertan Pati--

Saman yang juga sebagai Kepala Desa Sukobubuk ini menjelaskan, kebutuhan pupuk subsidi bagi petani di Desa Sukobubuk mencapai 80 persen dari luas lahan yang telah ditanami.  

"Total area perhutanan sosial di kawasan ini mencapai sekitar 1.260 hektare, mencakup Desa Sukobubuk, Wangunrejo, hingga sebagian Bermi, " terang Saman. 

Dengan kelangkaan pupuk subsidi ini, kata Saman, tentu saja memberatkan bagi para petani kecil di kawasan perhutanan sosial. 

Saman menyebut, petani yang memiliki lahan harapan dengan rata-rata seperempat hektare, ternyata hanya mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 10 hingga 13 kilogram saja. 

Karena itu, imbuh Saman, kalangan petani perhutanan sosial dengan terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi. 

Kepada Dinas Pertanian Pati, mereka berharap agar pemerintah mengambil langkah cepat guna menyikapi kelangkaan pupuk subsidi yang sangat berdampak kepada petani kecil.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: