Meski pemerintah pusat masih mengkaji opsi hari pelaksanaan WFH, seperti Rabu atau Jumat, daerah memiliki ruang untuk menentukan sikap.
Afzan menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut seharusnya fokus pada efisiensi energi. Bukan semata-mata penerapan WFH sebagai kebijakan utama.
Ia menyebut WFH hanya menjadi opsi terakhir jika kondisi benar-benar mendesak. Sementara itu, respons dari kalangan ASN di Pekalongan disebut cukup positif.
Mayoritas ASN justru mendukung alternatif kebijakan tanpa WFH tersebut.
“Malah mereka setuju,” ungkapnya.
Kebijakan ini diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung efisiensi energi. Pendekatan tersebut juga dinilai lebih sesuai dengan karakter kota yang tidak terlalu luas.
Dengan demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi produktivitas ASN.