Arief menilai metode perhitungan kebutuhan guru berdasarkan rasio jumlah siswa juga tidak sepenuhnya relevan bagi daerah seperti Batang.
Di beberapa wilayah rural, terdapat sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit sehingga rasio nasional tidak bisa diterapkan secara kaku.
“Tidak mungkin siswa di daerah dipindah ke kota hanya karena rasio,” katanya memberi perumpamaan.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar sementara, Disdikbud Batang tengah merancang program Sarjana Mengajar.
Program ini dirancang untuk melibatkan lulusan perguruan tinggi baru agar dapat membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Selain membantu menutup kekurangan guru, program tersebut juga diharapkan memberikan pengalaman mengajar bagi para lulusan baru.
Namun program ini tidak berkaitan dengan status kepegawaian sebagai ASN.
Arief menegaskan program tersebut lebih bersifat pengabdian sekaligus pembelajaran bagi para peserta.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi kendala terkait pemberian honorarium bagi peserta program tersebut.
Aturan yang berlaku saat ini membatasi pemberian honor bagi tenaga non-ASN baru.
Pemkab Batang pun sedang mencari skema yang legal agar peserta Sarjana Mengajar tetap bisa mendapatkan penghargaan yang layak.
“Kami masih mencari cara agar mereka bisa mendapatkan upah yang sah,” kata Arief.
Ia menegaskan krisis guru di Batang harus segera ditangani secara serius agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan.
Disdikbud Batang berharap pemerintah pusat dapat membuka formasi CPNS guru baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di daerah.
“Pendidikan tidak bisa hanya dihitung dengan angka rasio, tetapi dari keberadaan guru di kelas,” pungkasnya.