Ia menilai, serapan anggaran tanpa manfaat langsung bagi publik hanya akan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Salah satu indikator penting yang ditekankan Faiz adalah kepekaan lapangan.
Ia mengkritik pola kerja OPD yang pasif dan baru bergerak setelah keluhan masyarakat viral di media sosial.
“Jangan hanya duduk di balik meja dan baru bergerak saat media sosial ramai atau warga berteriak protes,” katanya.
Faiz mencontohkan sejumlah persoalan fasilitas publik yang dinilai sepele tetapi mencerminkan rendahnya respons birokrasi.
Keramik pecah di fasilitas umum, lampu penerangan jalan yang mati, hingga lubang jalan di Jalan Ahmad Yani yang dibiarkan berlarut-larut menjadi sorotan.
“Lampu penerangan mati, jangan nunggu masyarakat ngadu baru dibenerin. Harusnya kita lebih dulu tahu,” ujarnya.
Ia menegaskan, laporan persoalan publik idealnya datang dari OPD, bukan dari keluhan warga.
“Saya berharap laporan itu datang dari kita sendiri, bukan dari masyarakat,” kata Faiz.
Kritik tajam juga diarahkan pada kondisi kebersihan Jalur Pantura di wilayah Batang.
Faiz menyayangkan tumpukan sampah dan sisa material perbaikan jalan nasional yang dibiarkan berbulan-bulan tanpa penanganan.
“Saya masih melihat di jalur Pantura, dua sampai tiga bulan belum dibersihkan. Bekas penanganan banyak sampah menumpuk,” tuturnya.
Sektor perhubungan juga tak luput dari evaluasi.
Faiz meminta Dinas Perhubungan lebih tegas dalam menertibkan parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Tidak boleh ada parkir di exit tol Kandeman. Di Jalan Ahmad Yani juga masih banyak parkir sembarangan sampai makan badan jalan,” ujarnya.
Di balik ketegasan tersebut, Faiz membawa agenda strategis yang lebih besar.