“DPRD itu lembaga yang menampung aspirasi rakyat untuk dibahas,” katanya polos namun yakin.
Dari kunjungan Eduday DPRD Batang ini, Siren juga baru mengenal istilah interupsi. Menurutnya, interupsi adalah cara memotong pembicaraan dalam forum resmi dengan aturan tertentu.
Tak berhenti di situ, Siren bahkan mengaku tertarik bercita-cita menjadi anggota dewan di masa depan. Semangat serupa juga terlihat dari siswa lain yang aktif mengajukan pertanyaan kritis.
Pendidikan politik dalam Eduday DPRD Batang berjalan dua arah dan tidak sekadar ceramah satu arah. Muniroh, guru pendamping dari SMA Muhammadiyah Limpung, menyebut siswanya cukup berani dan kritis.
“Anak-anak bertanya soal peluang beasiswa dan juga soal jalan Pantura yang rusak,” ujar Muniroh.
Menurut Muniroh, pertanyaan tersebut menunjukkan kepedulian siswa terhadap isu yang dekat dengan kehidupan mereka.
Ia menilai Eduday DPRD Batang membuka mata siswa bahwa DPRD memiliki peran nyata dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
“DPRD memberi jalan agar anak-anak tahu ke mana harus menyampaikan aspirasi, termasuk ke tingkat provinsi,” jelasnya.
Muniroh mengatakan kunjungan ini mengubah cara pandang siswa terhadap lembaga legislatif. Jika sebelumnya DPRD hanya dikenal lewat buku pelajaran atau media sosial, kini mereka melihat langsung fungsinya.
“Mereka jadi tidak mudah men-judge negatif atau ikut arus demo tanpa paham mekanismenya,” imbuh Muniroh.
Dari sisi tuan rumah, DPRD Kabupaten Batang menyambut Eduday DPRD Batang dengan tangan terbuka.
Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Triossy Juniarto, menegaskan pentingnya edukasi politik sejak usia sekolah.
“Ini pembelajaran bagus sejak awal agar anak-anak tahu jalur demokrasi yang benar,” kata Triossy.
Menurutnya, Eduday DPRD Batang mengajarkan bahwa setiap persoalan masyarakat memiliki saluran resmi.
“Kalau ada masalah, bisa disampaikan melalui anggota DPRD sesuai dapilnya,” ujarnya.
Triossy menegaskan Gedung DPRD Batang terbuka untuk sekolah mana pun yang ingin belajar demokrasi.