SRAGEN, diswayjateng.id - Polemik Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP). Komisi 1 DPRD Sragen mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera mencarikan solusi konkrit terkait KDMP yang berdiri di lahan produktif. Jangan sampai terjadi pembiaran seolah-olah semua tanggungjawab dibebankan kepala desa (Kades).
Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi ditemui di kantornya, Kamis (5/2/2026) mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pemkab dalam hal ini bupati untuk mendampingi kades terkait program KDMP. Bahkan dalam beberapa kali rapat Komisi 1, bupati sudah didesak untuk mempertemukan antara kades dengan kodim guna koordinasi terkait pembangunan KDMP.
BACA JUGA: Gubernur Jateng Haramkan Lahan Sawah Jadi KDMP, Sragen Nekat Bangun di Lahan Sawah
BACA JUGA: Kades Dijerat KDMP, Wabup Sragen Ingatkan Jangan Sampai Melanggar Hukum
Endro, menjelaskan dari statemen pemkab dalam hal ini Wabup Sragen, Suroto yang hanya mewanti-wanti kades agar lebih hati-hati terkait pendirian KDMP, terkesan beban diserahkan di pundak kades. Padahal, kades dalam hal ini juga samasekali tidak dilibatkan sejak awal, dan hanya bertugas menyiapkan lahan.
"Pemkab harus memberikan solusi konkrit terkait KDMP yang berdiri di atas sawah produktif dan melanggar LSD. Apalagi sudah ada statemen Gubernur Jateng yang tegas melarang penggunaan lahan produktif. Jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari dan kades yang kena," tegas Endro.
Kalaupun nantinya harus mencari lahan pengganti, setidaknya pemkab harus mendampingi atau memberi masukan terbaik agar semua bisa berjalan, tapi juga tidak menabrak aturan. "Pemkab juga harus memikirkan solusinya bagaimana, jangan hanya semua dibebankan ke kades," tambahnya.
Secara khusus, Endro juga menyoroti tidak adanya transparansi keseragaman spesifikasi bangunan KDMP. Dikhawatirkan kurang adanya transparansi akan membuat bentuk bangunan KDMP berbeda antara satu desa dengan desa lain
Selain itu, transparansi juga penting guna menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dana dari pusat tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin, hal itu dijadikan celah untuk 'bermain' pihak-pihak terkait. "Kalau tidak transparan, celah terjadinya penyimpangan juga tinggi. Makanya harus ada transparansi terkait spesifikasi bangunan KDMP," tambahnya.