Ia menduga kuat bahwa koordinasi hanya berhenti di eksekutif, tanpa pernah diteruskan ke DPRD Batang sebagai lembaga representasi rakyat.
“Kami menduga ada koordinasi dengan Pemkab, tapi informasi itu tidak pernah sampai ke DPRD,” ungkapnya.
Persoalan proyek jaringan gas APBN Batang ini kemudian dibuka secara gamblang dalam acara sosialisasi yang dipimpin Ketua DPRD Batang, Su’udi.
Dalam forum itu, Su’udi mengingatkan bahwa setiap proyek yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat wajib melibatkan DPRD sejak awal.
“Kami ini wakil rakyat, jadi kalau ada masalah di lapangan, masyarakat pasti datang ke kami,” kata Su’udi.
Su’udi menegaskan bahwa pelibatan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dan mitigasi konflik sosial.
“Kalau sejak awal komunikasi dibangun, potensi persoalan di masyarakat bisa ditekan,” ucapnya lugas.
Ia juga menekankan bahwa DPRD Batang tidak dalam posisi menghambat proyek jaringan gas APBN Batang.
“Yang kami minta hanya komunikasi dan keterbukaan,” ujar Su’udi.
Dari pihak pelaksana, Kepala Akhmad Rading selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jargas Wilayah 3 Kementerian ESDM akhirnya angkat bicara.
Akhmad Rading mengakui bahwa selama ini memang belum ada sosialisasi langsung dengan DPRD Batang.
“Untuk di Kabupaten Batang, kami memang belum berkoordinasi dengan DPRD,” katanya.
Ia menyebut pihaknya lebih dulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan melaksanakan sosialisasi langsung kepada warga.
“Kami berkomunikasi dengan Pemkab dan warga terdampak, tapi belum sampai ke DPRD,” ujarnya.
Pengakuan itu justru mempertegas kritik DPRD Batang terkait lemahnya alur komunikasi proyek jaringan gas APBN Batang.
Bagi DPRD, proyek sebesar ini tidak cukup hanya bertumpu pada komunikasi teknis dan administratif.