JEPARA, diswayjateng.com - Pemkab Jepara menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 dan literasi statistik sektoral bagi para pemangku kepentingan.
Agenda ini untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan seluruh stakeholder demi tersedianya data ekonomi yang akurat, komprehensif dan berkelanjutan.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara berlangsung di Pendopo R.A. Kartini Jepara pada Rabu (10/12/2025). Sosialiasi dibuka oleh Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar.
Wabup Hajar mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Data akurat yang dihasilkan dari sensus, nantinya menjadi gambaran kondisi ekonomi Jepara sebagai dasar kebijakan lima tahun ke depan.
“Sensus ekonomi adalah fondasi penting pembangunan daerah. Kami mohon kepada para stakeholder yang bekerja sama dengan BPS untuk memberikan data yang akurat, karena data akurat menjadi pijakan kita membangun Jepara lima tahun ke depan” ujarnya.
Wabup Hajar menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 akan memotret struktur, karakteristik, dan kinerja seluruh sektor usaha di Jepara, termasuk ekonomi kreatif yang berkembang pesat.
Ia menekankan bahwa kualitas data sangat memengaruhi ketepatan kebijakan. Mulai dari alokasi anggaran, pemberdayaan UMKM, pembangunan potensi lokal, hingga strategi peningkatan daya saing daerah.
“Data yang akurat ini memang kita perlukan untuk kebijakan kami membangun Jepara MULUS. Jangan sampai memberikan data yang tidak akurat. Kalau data buruk ya disampaikan buruk, kalau data bagus ya dikatakan bagus” tegasnya.
Hajar juga berharap masyarakat Jepara berpartisipasi aktif, ketika petugas sensus melakukan survei pada 2026 mendatang.
“Semoga sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kita yakin akan menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan pembangunan Jepara” tambahnya.
Wabup Hajar mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan daerah.--
Sensus Dilakukan Dua Bulan
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini menyampaikan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada Mei–Juni 2026.
"Seluruh kegiatan ekonomi akan didata, kecuali sektor pertanian yang memiliki sensus tersendiri mengingat cakupannya yang sangat luas di Indonesia, " ucap Isnanini.
Isnaini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan response rate serta kualitas data.
“Perlu partisipasi dari berbagai pihak. Responden sebagai pelaku usaha diharapkan dapat memberikan data dengan baik,' tukasnya.