Warga Bumi Kartini Ketakutan Didata Petugas Senus Ekonomi, Ini Respon BPS Jepara

JEPARA, diswayjateng.id- Sensus Ekonomi 2026 tidak terkait dengan bantuan sosial (bansos). Karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, jika didatangi oleh petugas Badan Statistik (BPS) Jepara. 

Data hasil sensus yang dihimpun petugas BPS, adalah. murni untuk dasar kebijakan masa depan. 

"Sensus adalah amanat undang-undang dan pendataan dilakukan rutin setiap 10 tahun, " ujar Kepala BPS Jepara, Isnaini saat talkshow di LPPL Radio Kartini FM. 
Kepala BPS Jepara Isnaini dan Kepala Diskominfo Jepara saat talkshow di LPPL Radio Kartini FM.--

Ia memahami ada kekhawatiran warga soal pemotongan bansos. Namun, Isnaini memastikan hal tersebut tidak benar. 

“Sensus ini bukan untuk menarik bansos. Tujuannya memotret kondisi riil ekonomi warga,” terang Isnaini pada Sabtu (4/7/2026). 

Isnaini menjelaskan, peran warga sangat krusial dalam kelancaran sensus ekonomi. Ia mengibaratkan data akurat sebagai obat bagi ekonomi. Jika warga menutupi kondisi asli, kebijakan pemerintah bisa salah sasaran. 

“Jika data tidak sesuai kenyataan, kebijakan pemerintah tidak akan tepat. Program pembangunan tidak akan menyentuh warga yang membutuhkan,” tambahnya.

BACA JUGA:Jeruk Pamelo dan Tape Gembong Khas Pati Unjuk Pamer di Jateng Fair 2026

BACA JUGA:Viralnya KDMP Langgenharjo Pati, Kades Tegaskan Lokasi Bangunan Hasil Musdes dan Prihatin Kelakuan Youtuber

BPS, lanjut dia, menjamin keamanan data pribadi responden sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. BPS bertugas independen untuk memetakan kondisi ekonomi secara objektif. 

"Masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur, " pinta Isnaini. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Jepara Budi Sulistyawan, menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menyukseskan sensus ini. Sebab data yang akurat adalah pondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. 

“Data yang berkualitas itu menjadi pondasi. Kalau datanya sudah betul, otomatis kebijakan pembangunan, termasuk infrastruktur, akan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menadaskan, sistem pengamanan data saat ini telah diperkuat untuk melindungi privasi masyarakat, sehingga warga tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang jujur kepada petugas di lapangan. 

Sumber: