PEMALANG, diswayjateng.id - Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, kemarin. Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi tersebut untuk memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dari enam fraksi disampaikan melalui juru bicaranya secara bergantian. Diawali dari Fraksi PKS disampaikan oleh Solichin, Fraksi PPP oleh Agus Mutasimbila, Fraksi Partai Golkar Anita Handayani, Fraksi Partai Gerinda Sri Hartati, Fraksi PKB Aska Aman Nazar dan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Arief Lukman Muslim.
Keenam fraksi dalam pendapat akhir fraksinya memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai upaya untuk perbaikan kedepan.
Seperti yang disampaikan Solichin dari Fraksi PKS saran masukkan berharap kepada pemerintah daerah agar membangun hutan kota disetiap kecamatan. Hal itu bertujuan untuk menghadapi pemanasan global, mengingat makin banyaknya pabrik dan makin banyaknya kendaraan.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Paripurna Dua Agenda Sekaligus
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024
Sehingga pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mengatasi pencemaran udara.
Fraksi PKS dalam pendapat akhir fraksinya juga menyinggung soal LGBT. Menurutnya, untuk menghadapi pengaruh nilai sosial dengan adanya fenomena LGBT. Pemerintah daerah agar menyiapkan langkah-langkah pencegahan meluasnya pengaruh negatif LGBT di Kabupaten Pemalang. Selain itu untuk segera melakukan sosialisasi bahaya narkoba di setiap sekolah.
Fraksi PKS memandang perlu Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendataan ulang warga yang miskin ekstrem. Termasuk memberikan masukan untuk peningkatan PAD untuk melakukan pendataan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pemalang.
Fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Sri Hartati berharap agar penyeragaman tata cara penulisan laporan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan standar matrik yang berisi nomor rekening, program dan kegiatan, output, outcome, target kinerja, realisasi, anggaran, selisih, dan persentase serapan.
BACA JUGA:Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Soroti Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024
BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Minta Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Kampanye LGBT
Fraksi Partai Gerindra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pengurusan perijinan. Sehingga akan menumbuh kembangkan iklim investasi di Kabupaten Pemalang.
Masih adanya perencanaan program kegiatan kurang matang serta tingginya ego sektoral dari OPD dan kurangnya koordinasi antar OPD di Kabupaten Pemalang, kata Sri Hartati menyebabkan tingginya SILPA pada APBD tahun anggaran 2024.
"Untuk itu fraksi kami mengharapkan agar pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD. Selain itu juga agar membuat perencanaan program kegiatan yang lebih optimal lagi,"katanya.