
SRAGEN, diswayjateng.id - Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 mendapat catatan khusus dari Tim Pengawas (Timwas) haji, DPR RI bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji Tahun 2025.
Anggota Timas Sriyanto Saputro menjelaskan, dari hasil monitoring di lapangan banyak ditemukan masalah yang membuat sebagian jamaah haji Indonesia tak nyaman. Baik menyangkut penginapan, konsumsi, transportasi maupun layanan kesehatan.
"Misalnya, jamaah suami-istri terpisah tempat penginapannya, keterlambatan pengiriman konsumsi maupun sarana transportasi. Hal tersebut terutama saat jamaah dari Mekkah akan mengikuti prosesi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," paparnya melalui pesan singkat.
Menurut anggota Komisi V Fraksi Gerindra itu, permasalahan ini diduga karena diberlakukannya sistem multi syarikah oleh Arab Saudi. Ada 8 syarikah yang terlibat menangani haji dari Indonesia.
BACA JUGA:Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Solo Sujud Syukur Setiba di Tanah Air
BACA JUGA:Jamaah Haji Kota Pekalongan Siap Jalani Tawaf Ifadhoh dan Tawaf Wada
''Satu kloter bisa ditangani beda syarikah, sehingga banyak masalah,'' kata wakil rakyat dari Dapil Jateng IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri) ini.
Selain itu adanya pemberlakuan kartu nusuk, meski secara umum bisa lebih tertib namun masih gagap.
Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Sriyanto memantau jamaah dari dapilnya di tempat penginapan. Dia bahkan bertemu Bupati Sragen Sigit Pamungkas sekaligus ikut memberi pengarahan kepada jamaah dari Sragen dan Karanganyar.
"Alhamdulillah jamaah kita punya kesabaran tinggi, meski ada beberapa kekurangan bisa memahami," katanya.
BACA JUGA:372 Jamaah Haji Pekalongan Khusyuk Wukuf di Arafah dan Lempar Jumrah
BACA JUGA:Puspo Wardoyo Produksi 4 Juta Makanan Siap Saji untuk Jemaah Haji di Armuzna
Terkait dengan evaluasi, lanjutnya, bisa saja nantinya dilakukan oleh panja ataupun pansus, agar kedepan penyelenggaraan haji lebih berkualitas sesuai harapan Presiden Prabowo. Timwas juga memantau persiapan di Madinah dengan mendatangi Kantor Kementerian Agama Daerah Kerja Madinah.
Harapannya, terkait adanya kekurangan saat di Mekkah, jangan sampai terulang di Madinah. Sebab diperkirakan jamaah juga akan membludak ke Madinah sebelum kembali ke Tanah Air.
Terkait berbagai masalah yang muncul, kata Sriyanto, juga sudah dikomunikasikan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Seban institusi inilah mulai musim.haji 2026 yang akan menanganinya.