Z pun berinisiatif meminta utang Kupedes dialihkan menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar cicilan menurun dan bisa bernapas lega.
Permintaan dikabulkan, dan utang lama dikatakan telah lunas dengan pembayaran dari KUR sebesar Rp100 juta, bahkan sisa lebih Rp7 juta ditransfer ke rekening.
Namun di sinilah masalah bermula: angsuran Kupedes yang seharusnya selesai tetap ditagih tiap bulan.
"Logikanya, kalau sudah dibayar lunas, kenapa masih ditagih? " tegas Z.
Z mengaku sudah berulang kali mendatangi petugas lapangan bank, namun jawabannya selalu mengambang.
Lebih parahnya lagi, pimpinan unit BRI di wilayah itu datang ke rumahnya, bukan membawa solusi, melainkan ancaman.
"Mereka bawa undang-undang korupsi, baca keras-keras di rumah saya, dan mengancam rumah akan disita," jelasnya.
Tak hanya itu, buku tabungan pun tidak pernah mereka terima—hanya dikirim nomor rekening lewat WhatsApp untuk membayar cicilan KUR.
Namun bagi keluarga Z, ini bukan sekadar urusan administratif—ini soal keadilan yang terasa dijungkirbalikkan.
"Saya merasa dilecehkan dan dizalimi, saya bukan maling, saya cuma rakyat kecil yang mau bayar utang sesuai perjanjian," kata Z geram.
Alih-alih diberi pendampingan saat jatuh, nasabah malah dihantam ancaman penyitaan rumah dan stempel koruptor.
Z bahkan mengungkap bahwa dirinya diminta untuk tidak menghubungi media ataupun LSM oleh pihak bank.
"Kalau tak ada yang salah, kenapa takut disorot publik?" tandasnya.