PEMALANG, diswayjateng.id - DPRD Kabupaten Pemalang menilai banyak masalah yang harus mendapatkan perhatian. Baik itu, dalam soal anggaran maupun dalam pengambilan kebijakan.
Mendasari hal tersebut, Pimpinan DPRD akan memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang. Melalui rapat pimpinan DPRD, bersama Tim Ahli, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Wakil Ketua DPRD Slamet Ramuji mengemukakan pihaknya baru saja melaksanakan rapat pimpinan terkait Pansus I, II, III dan IV. Yaitu mengenai rekomendasi dari masing-masing Pansus bersama Tim Ahli.
Menurutnya, sejumlah rekomendasi yang telah tersusun antara lain di Pansus I soal penambahan anggaran disetiap kecamatan, masing-masing yang ada di 14 kecamatan, penambahan anggaran tersebut untuk tahun-tahun berikutnya.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Minta OPD Tetap Jaga Kemitraan
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Dorong Pemkab Susun SOTK yang Efektif dan Efisien
Adapun rekomendasi di Pansus II, pihaknya menyoroti permasalahan sampah. Mengingat masalah tersebut merupakan persoalan yang harus lebih diprioritaskan. Selain itu masalah infrastruktur jalan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
Disamping itu menyoroti reelnya sentuhan terhadap masyarakat yang terdampak rob yang ada di kecamatan Ulujami. Harapannya agar ditangani sedini mungkin. Kemudian soal jalan kabupaten yang menuju kearah Desa Mojo, Blendung dan Desa Kertosari.
"Dimana pembangunan jalan di desa-desa itu agar segera dituntaskan, karena merupakan akses ekonomi dan akses pendidikan,"katanya.
Disebutkan infrastruktur jalan yang merupakan akses ekonomi sangat menunjang untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi ekonomi masyarakat. Selain itu untuk mengurangi kemiskinan.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Minta Pemkab Fokus pada Program Prioritas
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Pokok-pokok Pikiran
"Dari aspek sosial juga untuk peningkatan kwalitas pendidikan , kesehatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan,"jelasnya.
Pihaknya berharap aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dilakukan inventarisir dan untuk disertifikatkan.
Terkait soal rencana pembangunan atau kegiatan pemerintah daerah dinilainya masih kurang matang. Makanya DPRD melalui Rapat Pimpinan merekomendasikan agar kebijakannya kedepan harus sesuai target dan penyerapannya.